Merdeka.com - Pengambilan keputusan 5 isu krusial RUU Pemilu kembali ditunda hingga tanggal 10 Juli 2017. Padahal, rencananya 5 isu krusial itu akan diputuskan hari ini.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan sebenarnya ada dua isu yang membuat pembahasan isu-isu krusial selalu menemukan jalan buntu.

Kedua isu tersebut yakni distric magnitude atau alokasi kursi per dapil dan sistem konversi suara. Dalam 6 paket opsi 5 isu krusial, terkait distric magnitude, sikap fraksi-fraksi terbelah pada dua opsi, 3-8, dan 3-10. Sementara, di sistem konversi suara, terdapat dua opsi metode yaitu kouta hare, dan Sainte Lague Murni.

"Saya punya keyakinan karena kan tinggal 5 kemarin kan 5 isu krusial, Presidential threshold, kemudian ambang batas parlemen, sistem pemilu, distric magnitude kemudian sistem konversi. Dan saya kira tarik menariknya ada pada sistem konversi dan distric magnitude," katanya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (19/6).

Partai Golkar telah memiliki sikap terkait dua isu tersebut. Idrus menyebut, soal alokasi kursi perdapil, Golkar memilih di angka 3-10. Dan, untuk konversi suara menggunakan metode saint lague murni.

"Jadi kursi yg diperebutkan di setiap dapil 3-6 atau 3-8, nah Golkar rela 3-10. Gitu aja, artinya dalam dunia politik itu kan take and give jadi sedalam komunikasi itu jangan juga mau ada dalam posisi yang statis tapi kan haus sama-sama, kan itu," terangnya.

Lebih lanjut, Idrus menuturkan alasan Golkar memilih metode saint lague murni. Sebab, metode kuota hare dinilai tidak adil di pemilu sebelumnya. Metode itu, kata Idrus membuat ketimpangan soal harga kursi di dapil-dapil.

"Sistem konversi itu kan dulu kuota Hare dan kita memandang itu tidak adil karena kenapa tidak adil? Kadang-kadang ada 1 kursi nilainya 250 ribu pada dapil yang sama 15 ribu dapet. Ini kan tidak adil karena itu kita mengusulkan saint lague murni itu lebih adil lah," jelasnya.

Salah satu isu lain yang cukup alot diputuskan adalah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Golkar konsisten mendorong ambang batas pencalonan presiden di angka 20-25. Alasannya, agar presiden terpilih memiliki konfigurasi dukungan partai yang solid di parlemen.

"Tetapi kalau 20-25 bagi Golkar itu kalau bahasa aktivisnya harga mati," ujarnya.

"Enggak lah saya kira teman-teman semua memahami dan tidak ada kepentingan-kepentingan. Bahwa ini betul-betul proyeksi kita bahwa kita ingin Presiden terpilih itu diproyeksikan akan memiliki kekuatan di parlemen juga mayoritas. Saya kira itu," tambahnya.

Dia meyakini, fraksi partai-partai di DPR pada akhirnya akan menyetujui usulan-usulan Golkar terkait 3 isu tersebut. Dari hasil lobi, pimpinan-pimpinan partai disebut telah mencapai kesepakatan atas isu-isu krusial yang tersisa.

"Saya punya keyakinan itu akan mengerucut ke sana lah," klaimnya.

Sebelumnya, Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) kembali menunda pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial. Keputusan di tingkat Pansus ditunda hingga 10 Juli, dan diparipurnakan pada 20 Juli 2017 mendatang.

"Pansus bersepakat untuk menempuh musyawarah mufakat untuk lima isu besar, pansus sepakat paripurna 20 Juli dan tanggal 10 Juli pengambilan keputusan tingkat satu (Pansus)," kata Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy usai lobi-lobi di ruang rapat, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6).

Sama halnya dengan Lukman, Wakil Ketua Pansus, Ahmad Riza Patria juga meyakini keputusan RUU Pemilu menunda pengesahan di tingkat pansus ini akan tercapai pada 10 Juli.

"Kemudian kita juga sepakat tadi bahwa yang paling penting kita berkomitmen akan selesai. Tidak ada deadlock kita sepakat dan optimis dengan hal itu," imbuh Riza Patria.

Sebelum diputuskan ditunda, rapat pansus yang menjanjikan pengesahan hari ini dimulai dengan lobi-lobi antar fraksi dan pemerintah secara tertutup. Tapi lobi kembali buntu dan mereka sepakat menunda pengesahan keputusan tersebut, yang sebelumnya dijadwalkan keputusan diumumkan hari ini.