Resmikan posko pemenangan, Ma'ruf paparkan gagasan arus baru ekonomi Indonesia

Merdeka.com - Calon wakil presiden Ma'ruf Amin meresmikan Rumah Arus Baru Indonesia sebagai posko pemenangan. Dalam peluncurannya, Ma'ruf mebeberkan beberapa pemikirannya yang disebut sebagai arus baru Indonesia.

Ma'ruf menuturkan gagasan arus baru berdasarkan dari gagasan arus baru ekonomi. Yaitu membangun ekonomi secara berkeadilan.

"Ini sebenarnya merupakan akselerasi dari pilar-pilar patok-patok milestone yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi sejak 2014," kata Ma'ruf di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/9).

Pilar-pilar itu adalah program pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur. Ma'ruf menyebutnya sebagai menghilangkan disparitas antara yang kuat dan lemah, yang pusat dan daerah dan daerah satu dengan lainnya.

"Disparitas itu harus kita hilangkan. Jadi ekonomi berkeadilan, kerakyatan, bisa juga ekonomi keumatan," ucapnya.

Menurut Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, arus baru menyentuh aspek-aspek lainnya. Arus baru bertujuan untuk menyatukan bangsa dan tidak ada konflik ideologis.

Seperti dalam bidang politik, Ma'ruf menyakinkan tidak ada kegaduhan. Gaduh-gaduh sedikit pun hanya terjadi sementara saat pemilihan presiden.

"Bidang politik tidak ada kegaduhan yang tidak perlu sehingga kalau pun gaduh adanya saat pilpres saja," imbuhnya.

Ma'ruf menambahkan, dalam aspek moralitas karakter penting untuk dibangun sebagai cerminan bangsa. Dia mencontohkan, seperti karakter agamis, karakter yang dinamis, harus memiliki semangat pejuang yang tinggi.

"Memiliki misalnya itu kreatifitas tinggi juga sikap gotong royong toleran santun berkemajuan. Karakter yang ingin kita bangun yg harus kita luncurkan dan oleh arus baru itu. Itu juga implementasi revolusi mental pak Jokowi," lanjutnya.

Terakhir arus baru dalam bidang keislaman penting membangun islam moderat, yang tidak timbulkan konflik.

"Di bidang keislaman itu menjadi penting yaitu membangun Islam yang moderat yang tidak menimbulkan konflik, Islam yang mengakui adanya kesepakatan-keasepakatan dalam negera RI," pungkasnya.