Presiden Prabowo Terima Undangan KTT BoP di AS, Kehadiran Masih Dinanti

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan resmi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) pertama. KTT perdana ini dijadwalkan berlangsung di Institute of Peace, Washington D.C., Amerika Serikat, pada tanggal 19 Februari 2026 mendatang. Undangan ini menjadi sorotan mengingat pentingnya peran Indonesia dalam upaya perdamaian global.

Penyelenggaraan KTT BoP ini bertujuan untuk membahas isu-isu perdamaian, khususnya terkait situasi di Gaza, dan akan melibatkan sejumlah pemimpin negara anggota. Presiden Prabowo diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam forum internasional tersebut. Undangan tersebut diterima Presiden pada Senin (9/2), sebagaimana disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan RI Jakarta.

Meskipun undangan telah diterima, Mensesneg Prasetyo Hadi, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden RI, belum dapat memastikan kehadiran Presiden Prabowo. Pihak Istana akan memberikan informasi lebih lanjut setelah ada kepastian mengenai jadwal dan agenda Presiden.

"Belum (dapat dikonfirmasi kehadiran Presiden), nanti kami sampaikan kalau sudah ada kepastian," ujar Prasetyo Hadi, sapaan akrab Pras, saat ditemui wartawan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses konfirmasi kehadiran masih berlangsung dan memerlukan pertimbangan lebih lanjut dari pihak kepresidenan. Keputusan ini tentu akan mempertimbangkan berbagai agenda kenegaraan lainnya.

Prasetyo menambahkan, jika Presiden Prabowo Subianto terkonfirmasi akan berangkat ke Amerika Serikat, diharapkan kunjungan tersebut tidak hanya untuk menghadiri KTT BoP. Pihak Istana juga berharap lawatan ini dapat dimanfaatkan untuk menandatangani hasil negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini menunjukkan adanya agenda ganda yang potensial dalam kunjungan tersebut.

"Kami menghendaki, dan ingin bisa dua-duanya," kata Pras. Harapan ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk memaksimalkan setiap kesempatan kunjungan kenegaraan guna mencapai berbagai kepentingan nasional. Negosiasi tarif ini penting untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral antara kedua negara.

Kantor Kepresidenan AS, Gedung Putih, merupakan inisiator utama di balik penyelenggaraan KTT perdana BoP ini. KTT ini dijadwalkan berlangsung pada pekan depan, tepatnya tanggal 19 Februari, dan sejumlah pemimpin negara anggota telah dihubungi untuk menghadiri acara penting tersebut. Ini menunjukkan urgensi dari pertemuan untuk membahas isu perdamaian global.

Hingga Sabtu (7/2) pekan lalu, menurut sumber pejabat pemerintahan AS yang dikutip dari kantor berita Turki, Anadolu, belum ada pemimpin negara yang secara resmi mengonfirmasi kehadiran mereka. Meskipun demikian, Gedung Putih belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait penyelenggaraan KTT BoP di Washington D.C. Ini menandakan bahwa persiapan masih dalam tahap dinamis.

Indonesia secara resmi telah menjadi anggota Board of Peace (BoP) setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut. Penandatanganan piagam ini dilakukan saat acara peluncuran BoP di Davos, Swiss, pada tanggal 22 Januari 2026. Keanggotaan ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap upaya perdamaian dunia.

Selain Indonesia, beberapa negara lain juga turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian ini. Amerika Serikat menjadi penggagas utama pembentukan dewan ini, menunjukkan perannya dalam memprakarsai inisiatif perdamaian global. Keikutsertaan berbagai negara mencerminkan dukungan luas terhadap tujuan BoP.

Negara-negara yang menjadi anggota BoP meliputi Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UAE), dan Uzbekistan. Keberagaman geografis dan politik anggota menunjukkan cakupan internasional dari inisiatif ini.

Keanggotaan yang luas ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas Dewan Perdamaian dalam mencapai tujuan utamanya. Kolaborasi antarnegara anggota akan menjadi kunci dalam merumuskan solusi konkret untuk tantangan perdamaian global.

Sumber: AntaraNews