Prabowo Tegaskan Kepastian Hukum Kunci Keberhasilan Negara, Bentuk Komisi Reformasi Polri

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan suatu negara sangat bergantung pada penegakan kepastian hukum yang adil. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (08/11).

Menurutnya, kepastian hukum atau rule of law merupakan fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Tanpa penegakan hukum yang kuat dan merata, pembangunan fisik serta ekonomi tidak akan pernah mencapai hasil yang optimal.

Prabowo menekankan bahwa sejarah telah menunjukkan bagaimana negara-negara maju memiliki sistem hukum yang kokoh. Inti dari keberhasilan pembangunan bangsa terletak pada kemampuan negara menyelenggarakan kekuasaan hukum yang pasti serta menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Pentingnya Kepastian Hukum sebagai Pilar Negara

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan bahwa keberhasilan sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari adanya kepastian hukum. "Kita pahami bersama, bahwa keberhasilan suatu negara adalah apabila ada the rule of law, kepastian hukum. Ini kunci daripada keberhasilan sebuah negara," kata Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan di berbagai sektor, termasuk fisik dan ekonomi, tidak akan optimal tanpa penegakan hukum yang baik. Struktur hukum, baik pidana maupun perdata, harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil. Hukum yang lengkap sekalipun tidak akan berarti jika penegakannya tidak efektif dan tidak berpihak pada keadilan. Ini menjadi esensi dari keberadaan kepastian hukum.

Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri

Dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, Presiden Prabowo telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Pembentukan komisi ini diharapkan dapat membawa perbaikan signifikan terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.

Pada Jumat sore, Presiden Prabowo secara resmi melantik sepuluh anggota Komite Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka. Anggota komite tersebut termasuk tokoh-tokoh penting seperti Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie sebagai ketua, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Turut serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Mahfud MD, Idham Azis, dan Badrodin Haiti.

Prabowo juga membuka peluang untuk mengkaji institusi-institusi lainnya demi perbaikan di masa mendatang. "Jadi saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa, dan kita juga tidak tertutup dan kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani," ujarnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi negara melalui penegakan hukum yang berintegritas. Dengan adanya kepastian hukum yang tegak, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk beraktivitas dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

Sumber: AntaraNews