Anggota DPR Kritik Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, Bisa Timbulkan Kecemburuan Sosial

Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya meminta pemerintah mengkaji ulang penggunaan APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny Sidoarjo. Ia menilai kebijakan tersebut bisa berujung pada kecemburuan sosial.

"Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," kata Atalia kepada wartawan, Jumat (10/10).

Menurut Atalia, rencana penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny bisa memunculkan kegelisahan masyarakat. 

"Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama," ujarnya.

Penyelesaian Hukum

Oleh karena itu, lanjutnya, saat ini yang perlu dilakukan adalah penyelesaian hukum pada tragedi yang menewaskan ratusan santri itu.

"Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama," kata dia.

Politikus Golkar itu menegaskan, negara harus melindungi santri tanpa terkecuali atau tidak hanya santri Ponpes di Sidoarjo tersebut saja.

"Negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko," pungkasnya.