Kontroversi Ahmad Sahroni, Politisi NasDem yang Diganti dari Pimpinan Komisi III DPR

Nama Ahmad Sahroni menjadi sorotan terkait pernyataannya ketika menanggapi desakan pembubaran DPR RI. Polemik pernyataan Ahmad Sahroni itu direspons NasDem dengan merotasi pria asal Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut.

Pada Jumat (29/8), NasDem mengganti Ahmad Sahroni dari jabatan sebagai pimpinan atau Wakil Ketua Komisi III DPR RI dengan posisi menjadi anggota Komisi I DPR RI. Keputusan itu sesuai diterbitkan faksi NasDem DPR.

Keputusan itu diteken oleh Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Laiskodat melalui Surat Fraksi Partai NasDem dengan nomor F.NasDem/768/DPR-RI/VIII/2025. Hal itu pun dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim.

"Rotasi rutin, tidak ada pencopotan, hanya penyegaran," kata Hermawi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/8).

Adapun Ahmad Sahroni yang sebelumnya sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan penegakan hukum itu menjadi anggota biasa di Komisi I DPR RI, yang membidangi urusan pertahanan, komunikasi, dan hubungan luar negeri. Untuk pengganti Sahroni menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR yakni Rusdi Masse Mappasessu yang sebelumnya merupakan Anggota Komisi IV DPR RI.

Selain oleh Viktor Laiskodat, surat itu pun diteken oleh Sahroni itu sendiri karena dirinya merupakan Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI. Adapun surat itu ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dengan pergantian itu, kini formasi pimpinan Komisi III DPR RI terdiri dari Habiburokhman (Gerindra) sebagai Ketua Komisi III DPR RI, dan Dede Indra Permana (PDIP), Saru Yuliati (Golkar), Rano Alfath (PKB), dan Rusdi Masse (NasDem) sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Sesuai dengan ketentuan biasanya, pergantian pimpinan komisi itu akan digelar dengan pelantikan yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI di ruangan komisi tersebut.

Berikut kontroversi pernyataan Ahmad Sahroni selama menjadi anggota DPR sebagaimana dikutip merdeka.com, Jumat (29/8).

Kontroversi Ahmad Sahroni

Meskipun Partai NasDem menyebutnya sebagai rotasi rutin, beberapa media mengaitkan pergantian Ahmad Sahroni dengan serangkaian pernyataan kontroversial yang ia lontarkan baru-baru ini.

Salah satu pernyataan yang menjadi sorotan adalah saat ia menyebut “orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itu orang tolol sedunia” ketika menanggapi desakan pembubaran DPR RI.

Pernyataan ini muncul di tengah kritik publik mengenai gaji dan tunjangan anggota legislatif. Sahroni menegaskan bahwa tanpa DPR, fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat tidak dapat berjalan.

“Kita boleh dikritik, mau bilang anjing, babi, bangsat enggak apa-apa, tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja kerja," kata Sahroni.

Selain itu, Sahroni juga mengusulkan kepada KPK untuk mengganti istilah Operasi Tangkap Tangan (OTT) jika penangkapan tidak dilakukan saat transaksi korupsi sedang berlangsung. Ia berpendapat bahwa istilah tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi penangkapan yang terjadi.

Terakhir, ia membenarkan adanya imbauan kepada anggota DPR untuk tidak berangkat ke kantor selama aksi demo buruh, sebagai langkah antisipasi kemacetan dan kesulitan akses. “Oh iya, memang ada imbauan. Tujuannya supaya kegiatan tetap bisa berjalan tanpa terganggu situasi di luar,” ujarnya.