Instruksi Jokowi pada Menteri Dinilai Buka Tabir Asal Muasal Wacana Penundaan Pemilu

Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menterinya tidak lagi bicara penundaan pemilu. Pernyataan Jokowi ini dinilai justru membuktikan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berasal dari lingkaran kabinet.

"Pernyataan presiden ini juga sebetulnya juga mengkonfirmasi dua hal sekaligus. Pertama adalah apa yang kita sinyalir selama ini bahwa sumber dari isu ini berasal dari lingkaran istana," ujar Pengamat politik Ray Rangkuti dalam diskusi daring, Minggu (10/4).

Pesan Jokowi kepada menterinya itu membuktikan sebagian para menteri secara aktif mendorong perpanjangan masa jabatan.

"Bahwa ada sebagian dari menteri-menteri pak Jokowi yang memang secara aktif mengkampanyekan 3 periode itu dan penundaan pelaksanaan pemilu," ujar Ray.

Aksi demo mahasiswa yang akan berlangsung besok merupakan reaksi terhadap isu tersebut. Serta reaksi terhadap kenaikan harga sembako serta bahan bakar minyak.

"Jadi kalau ada mobilisasi-mobilisasi untuk mendukung gerakan 3 periode, tentu saja barisan kelompok atau masyarakat juga akan melakukan hal yang sama. Yaitu mobilisasi untuk menolak rencana 3 periode. Dan pada akhirnya terjadinya disorder itu, ketidaktertiban yang akhirnya membuat presiden menjadi jengah," ucapnya.

Nantikan update berita Pemilu di Liputan6.com

Penegasan Instruksi Presiden

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate kembali menegaskan pernyataan Presiden Jokowi soal menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024.

Menurut Johnny, Presiden telah menyampaikan secara jelas agar tidak ada lagi pembicaraan mengenai penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Presiden sudah bilang dengan jelas supaya konstitusional, mengikuti konstitusi kita. Tidak perlu lagi membicarakan perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu," katanya, di Jakarta, Minggu (11/4). Dilansir Antara.

Menurut dia, penegasan tersebut disampaikan Presiden di Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri para menteri. Namun, setelah itu, hal yang sama disampaikan melalui sarana digital kepada masyarakat.

Jika telah disampaikan kepada publik, maka hal tersebut otomatis dialamatkan kepada partai politik.

Saat ini, semua pihak harus fokus pada agenda nasional dan masalah nasional lainnya. Masyarakat sudah mengetahui terkait jadwal pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 14 Februari 2024.

Penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan instansi terkait sedang bekerja menyiapkan pemilu yang berkualitas, katanya.

"Demi meningkatkan demokrasi kita dan sirkulasi kekuasaan yang bisa dilakukan dengan baik," kata dia.

Bahkan, katanya, tidak lama lagi anggota atau komisioner KPU terpilih akan dilantik Presiden Jokowi. Dengan demikian, proses Pemilu dan Pilpres 2024 dalam agenda nasional akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, ia meminta tidak perlu ada lagi kreativitas yang berlebihan.

"Hal itu justru bisa membuyarkan atau membingungkan masyarakat," ujar dia.