Presiden Joko Widodo berulang kali melontarkan kata 'maaf' saat memberikan sambutan pembukaan orientasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan terhadap anggota DPR dan DPD terpilih periode 2019-2024. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Kata itu ia utarakan lantaran merasa jengah dengan birokrasi Indonesia sangat berbelit-belit dan cenderung memakan waktu cukup lama.
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan pembahasan oleh Menteri Keuangan dalam rapat paripurna bertele-tele dengan banyaknya 'pos' yang harus dilalui seperti ke komisi pada DPR, Badan Anggaran, kemudian pandangan fraksi-fraksi yang ada di DPR.
"Saya melihat, ya maaf, apakah tidak ada evaluasi lebih cepat tanpa mengurangi ketelitian dalam membuat undang-undang?" ujar Jokowi di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8).
Jokowi melanjutkan banyak rancangan undang-undang yang tak kunjung disahkan karena hal teknis yang menurutnya bisa diubah demi percepatan payung hukum dan sistem dalam bernegara.
"Yang saya tahu, ini enggak bisa karena yang tanggung jawab lembaganya agar kita tidak kehilangan waktu. Mohon maaf, mohon maaf," kata dia.
Di ujung sambutannya, ia bahkan mengonfirmasi pendapatan anggota DPR justru lebih besar ketimbang para eksekutif. Berdasarkan hal tersebut, Jokowi ingin agar fungsi legislatif terus membaik dan tidak menjerat kepentingan negara.
"Dan juga mohon maaf, pendapatan anggota DPR kan lebih besar dari menteri bahkan lebih besar dari presiden," tukasnya.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini