Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai usulan bagi-bagi kekuasaan 55-45 demi rekonsiliasi yang disampaikan Amien Rais bertentangan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya, PAN sungguh-sungguh ingin bergabung koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tanpa ada embel-embel apapun.
"Ide power sharing 55-45 itu bertentangan dengan sistem presidensial. Jadi kami ingin betul-betul ingin bergabung untuk membantu pemerintahan Jokowi," kata Bara kepada wartawan, Selasa (23/7)
Dia menyebut pernyataan Ketum PAN Zulkifli Hasan yang mendukung Jokowi tanpa syarat merupakan sikat resmi partai. "Posisi PAN ingin bergabung tanpa ada persyaratan. Itu merupakan sikap resmi PAN. Karena pada dasarnya kami menghormati Pak Jokowi sebagai pemenang pilpres," ungkapnya.
Terkait pembagian jatah kursi menteri, Bara menegaskan itu adalah hak prerogratif Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, usulan bagi-bagi kursi bertentangan dengan sistem presidensial.
"Sistem presidensial itu presiden memiliki otoritas dan prerogatif untuk membentuk kabinet," ujarnya.
"Itu hak presiden jika misal pemerintahan lebih kuat jika partai-partai lain bergabung. Tapi kalau dianggap tidak butuh, itu juga haknya. Jadi kami sadar dengan kenyataan tersebut. Jadi kami tidak mengajukan conditions apa-apa. Ide power sharing 55-45 itu bertentangan dengan sistem presidensial," sambungnya.
Ide bagi-bagi kursi 55-45 yang diajukan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais disebut Bara bukan sikap partai. Kata dia, ucapan Amien Rais hanya salah paham saja.
"Sekarang ini kan komunikasi dengan Pak Jokowi dan partai-partai koalisi Jokowi ya dengan individu. Jadi ide itu memang missleading," ucapnya.
Sebelumnya, Zulkifli Hasan sepakat dengan ucapan Amien Rais yang mengaku akan memberi kesempatan kepada presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjalani pemerintahan selama lima tahun ke depan. Namun, kata dia, dukungan seharusnya diberikan tanpa syarat apapun.
"Saya menanggapi yang tadi aja, kesempatan lima tahun kata Pak Amien, saya mengatakan kita dukung Pak Jokowi dan kita doakan biar sukses. Sudah," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).
"Enggak pakai syarat-syarat. Ingat yang berdaulat itu rakyat, rakyat itu yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih, elected. Siapa yang berdaulat sekarang? Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," sambungnya.