Demokrat sebut kontrak politik wajib bagi seluruh calon diusung di Pilkada

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menilai adanya pakta integritas atau kontrak politik yang ditandatangani oleh Deddy Mizwar beberapa waktu lalu merupakan hal yang wajar dilakukan. Penandatanganan kontrak politik itu biasa dilakukan di internal Partai Demokrat.

"Pakta integritas itu sesuatu yang umum, sesuatu yang wajar. Kalau di partai Demokrat itu merupakan keharusan seluruhnya kader Partai Demokrat yang ingin melaksanakan apakah itu pilkada atau Pemilu menjadi Presiden atau Wapres," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

Menurut dia, hal ini menjadi wajib bagi setiap kader yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Karena itu, kata Agus, pakta integritas tak perlu dibesar-besarkan lagi.

"Harus dilaksanakan karena memang untuk keteguhan dari kader, tentunya kader yang diusung oleh Partai Demokrat," ujarnya.

"Begitupun bagi calon Gubernur atau Wagub yang maju melalui Partai Demokrat harus bersedia menjadi anggota Demokrat, bersedia menjadi kader Demokrat tentunya harus menandatangani pakta integritas adalah sifatnya interen Partai Demokrat," ujarnya.

Sebelumnya, di media sosial Twitter antara Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang juga bakal calon gubernur Jabar, Deddy Mizwar (Demiz) sempat beradu argumen. Adu argumentasi ini berawal dari Hidayat yang mengunggah dokumen pakta integritas antara Demiz dan Partai Demokrat.

Pernyataan Hidayat pun ramai menjadi perbincangan di media sosial. Banyak netizen yang angkat komentar atas pernyataan Hidayat tersebut.