Sekjen DPR sebut Gedung Nusantara I tak miring tapi alami keretakan

Sekjen DPR Ahmad Djuned meluruskan informasi gedung Nusantara I mengalami kemiringan tujuh derajat pasca gempa tahun 2009. Djuned mengatakan berdasarkan audit dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan Gedung Nusantara I tidak mengalami kemiringan. "Tapi hasil audit struktur gedung DPR, tidak ada kemiringan vertikal, kemarin ada isu kemiringan. Kami sudah dapatkan hasil audit gedung DPR tidak ada kemiringan arah vertikal," kata Djuned saat seminar soal rencana pembangunan gedung baru di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9).Namun, dari hasil audit itu ditemukan adanya pergeseran dan keretakan pada balok induk dan anak mulai dari lantai 6 sampai 23 gedung Nusantara I. Untuk mengantisipasi kerusakan lebih parah, kata Djuned, Kementerian PUPR juga merekomendasikan agar ada pembatasan pembebanan gedung Nusantara I. Tiap meter persegi tidak diperbolehkan diberi beban lebih dari 200 kilogram. "Pada saat itu kami ingin kirim surat pada Kementerian PUPR, di mana hasil yang kami minta untuk audit ternyata ada balok induk dan balok anak yang terhubung, lantai 6 sampai 23 ada retak dan geser," terangnya. Djuned melanjutkan, Kementerian PUPR memberikan rekomendasi agar Kesetjenan DPR melakukan injeksi pada keretakan-keretakan itu. Kesetjenan DPR telah memperbaiki keretakan di gedung Nusantara I sesuai rekomendasi Kementerian PUPR. "Tapi atas dasar yang direkomendasi agar injeksi. Kami lakukan injeksi dengan bahan-bahan, pada celah-celah. Alhamdulillah kesimpulannya indikasi keretakan bisa diperbaiki," ujar Djuned. Selain kerusakan, Djuned menyebut gedung Nusantara I mengalami kelebihan kapasitas. Gedung Nusantara I dibangun pada tahun 1997 dibuat untuk menampung 800 orang baik anggota DPR dan staf ahli mereka. Sementara, saat ini gedung itu kelebihan kapasitas untuk menampung 560 anggota DPR, dengan 5 tenaga ahli dan 2 orang staf administrasi untuk masing-masing anggota. Jika ditotal, gedung itu sekarang menampung lebih dari 5000 orang. Oleh karena itu, Kesetjenan menginginkan pembangunan gedung baru yang bisa menampung seluruh anggota DPR dan 7 staf ahli mereka.Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung sekitar Rp 320,44 miliar. Pembangunan gedung baru itu bersifat multiyears.