NasDem puji Jokowi pilih Enggartiasto Lukita jadi Mendag

Rekam jejak dan pengalamannya Enggar sebagai anggota dewan dan praktisi bisa membantu presiden.

Raynaldo Ghiffari Lubabah
NasDem puji Jokowi pilih Enggartiasto Lukita jadi Mendag
Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK. ©biropers

Presiden Joko Widodo telah melantik kader Partai NasDem Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong. Ketua DPP Partai NasDem Johnny G Plate menilai dipilihnya Enggar adalah keputusan yang tepat.Sebab, menurutnya, rekam jejak dan pengalamannya sebagai anggota dewan dan praktisi bisa membantu presiden memecahkan persoalan di sektor perdagangan."Enggar, masuk di portofolio di perdagangan. Dengan pengalaman politik lama di DPR. Punya jaringan dan pengalaman koordinasi mudah-mudahan permasalahan di sektor perdagangan dapat bagus. Seorang praktisi juga tepat," kata Jhonny saat dihubungi, Rabu, (27/7).Pujian kepada Jokowi tidak hanya ditunjukkan atas pemilihan Enggar tetapi juga menteri di pos lain. Jhonny juga mengapresiasi ditunjuknya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan yang baru menggantikan Bambang Brodjonegoro.Dia menilai Sri Mulyani punya kapabilitas dan reputasi yang baik di dunia ekonomi. Bambang sendiri digeser posisinya menjadi Menteri PPN dan Kepala Bappenas, langkah ini pun dipuji Jhonny."Kebetulan orang yang masuk punya reputasi bagus, seperti Ibu Sri Mulyani reputasi baik baik di nasional maupun global. Pergeseran yang sejajar Pak Bambang, tepat orangnya. Cukup lama di sektor keuangan dan penerimaan keuangan," tandasnya.Kemudian, pergeseran di posisi strategis seperti Menko Polhukam dan Menko bidang Kemaritiman, Jhonny beranggapan pengalaman wiranto dan Luhut Binsar Pandjaitan di militer dan pertahanan bisa membantu presiden menyelesaikan persoalan hukum, keamanan dan pertahanan."Lalu pergeseran Pak Wiranto dan Pak Luhut, ini tenaga segar baru. Pak Wiranto punya pengalaman panjang, di militer dan politik," kata dia."Pak Luhut eks Menko Polhukam pindah ke Menko Maritim. Dibutuhkan bukan hanya yang butuh untuk komersil, tapi yang punya power dan influence dengan TNI. Karena masalah Laut China Selatan," pungkasnya.

Rekomendasi