Ini bukti maju jadi ketua umum Golkar harus berduit

Delapan bakal calon ketua umum Partai Golkar mendaftarkan diri ke panitia Munaslub. Enam di antaranya lolos verifikasi tahap awal, dua dinyatakan tidak memenuhi administrasi. Hanya masih diberikan kesempatan sampai Pukul 12.00 WIB siang ini.Mereka yang lolos verifikasi tahap pertama adalah Ketua Fraksi Golkar di DPR Setya Novanto, Ketua DPR Ade Komarudin, Anggota Komisi XI DPR Airlangga Hartarto, Wakil Ketua MPR Mahyudin, Anggota Komisi III DPR Azis Syamsuddin dan mantan wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso.Dua yang tidak lolos yakni Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo. Keduanya sejak awal memang menolak untuk membayar syarat pendaftaran caketum senilai Rp 1 miliar. Sementara enam lainnya, tak keberatan dan telah melakukan pembayaran uang mahar tersebut.Iuran Rp 1 miliar memang menjadi polemik di kalangan internal. Sebab, persyaratan ini dinilai bisa mengganjal para kader yang hendak mencalonkan diri sebagai ketua umum tapi tidak memiliki cukup uang.Di sisi lain, KPK juga telah menyatakan jika uang Rp 1 miliar tersebut bisa dibilang sebagai bentuk money politic atau gratifikasi. Apalagi, para kandidat calon ketua umum mayoritas merupakan pejabat publik.Hanya saja, panitia tetap memberlakukan syarat Rp 1 miliar tersebut. Mereka meyakini bahwa persyaratan itu bukanlah bentuk gratifikasi, melainkan sumbangan partisipasi gotong royong sehingga tidak masuk dalam bentuk pidana.Sekretaris Steering Committee Munaslub Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengibaratkan, bahwa sebenarnya Munaslub Golkar ini tak ada bedanya dengan acara 17 Agustusan di tingkat RT/RW, sehingga semua biayanya dibuat setransparan mungkin dan dijadikan iuran swadaya bagi para kadernya yang ikut berpartisipasi."Money Politics kan ada niat jahat. Sementara ini bukan money politics, ini cost politics. Yakni biaya yang dikeluarkan atas sebuah program yang kita rancang. Kayak mau kendurian tujuh belas agustusan gitu lho, di RT/RW juga butuh biaya kan. Ketua RT kan ngambil keputusan, nah kemarin kan Ketua DPP juga ngambil keputusan," ujar Agun."Maka ya sudahlah kita buat iurannya, sumbangannya. Nggak usah dibebankan semua, nggak usah pakai uang transport, nggak usah pakai uang saku, ya ditetapkan Rp 1 miliar," terang dia.Anggapan jika calon ketua umum Golkar harus berduit memang bisa dibilang terbukti.

Hal ini bisa dilihat dari jumlah harta kekayaan yang diumumkan oleh panitia munaslub. Seluruh kandidat memiliki harta miliaran. Angka ini baru sebatas data yang dilaporankan dari LHKPN ke KPK.Nama Setya Novanto diurutan pertama sebagai kandidat calon ketua umum Golkar yang paling banyak jumlah harta kekayaannya. Di paling buncit, ada nama Wakil Ketua MPR Mahyudin."Sesuai abjad, Ade Komarudin, jumlah kekayaan Rp 20 miliar. Airlangga Hartarto kekayaan Rp 46 miliar. Aziz Syamsuddin, kekayaan Rp 58 miliar dan 22 ribu USD. Mahyudin, kekayaan Rp 10 miliar. Priyo Budi santoso, kekayaan Rp 17 miliar dan 77 ribu USD. Setya Novanto kekayaan Rp 114 miliar dan 49 ribu USD. Itu enam calon yang telah disahkan jadi bakal calon," kata Ketua Steering Committee Munaslub Golkar, Nurdin Halid.Sementara itu, karena pagelaran munaslub ini syarat dengan kepentingan uang. KPK diminta mengawasi secara ketat, kalau perlu melakukan audit."Saya rasa harus (diaudit). Karena saya duga, KPK sudah punya sasaran tembak terkait banyaknya nama besar di sana, termasuk Setnov, Azis, Mahyudin dan yang lainnya," ujar Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Santrio saat dihubungi merdeka.com, Jumat (6/5).Selain itu, Hendri menilai bahwa konteks mahar Rp 1 miliar ini juga berpotensi menjadi alat penjegal, bagi siapapun kader Golkar yang ingin maju sebagai caketum namun terkendala besarnya mahar tersebut."Memang sejak awal saya yakin, mahar Rp 1 miliar ini akan menyulitkan caketum yang tidak memiliki latar belakang pengusaha," ujarnya.Ketika ditanya mengenai kemungkinan para caketum tersebut mengakali jeratan gratifikasi ini, Hendri mengatakan bahwa mungkin saja mereka melakukannya dengan menyuruh para pendukungnya membayarkan mahar tersebut langsung ke pihak panitia, sehingga tuduhan gratifikasi bisa dihindari.Oleh karenanya, Hendri pun mengaku yakin jika pihak KPK juga telah memprediksikan hal-hal semacam itu, sehingga transparansi menjadi satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk melihat adanya dugaan gratifikasi di Munaslub Golkar tersebut."Transparansi jadi penting. Karena bisa jadi ada pendukung yang tidak memberikan donasi ke caketum, tapi langsung ke pendaftaran. Saya rasa KPK mengerti akan hal-hal semacam ini," pungkasnya.