PKS setuju moratorium evaluasi menyeluruh reklamasi Teluk Jakarta

Pemerintah pusat bersama Pemprov DKI sepakat reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara. Hal itu lantaran menjadi polemik dan tumpang tindih aturan.Menanggapi itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mendukung langkah pemerintah yang menetapkan penundaan sementara dan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, mulai aspek perizinan serta dampak sosialnya."Untuk kasus DKI, PKS sepakat moratorium. Moratorium untuk evaluasi menyeluruh, bukan legal administratif saja. Kami setuju pendapat Menteri LHK, ini harus dievaluasi menyeluruh termasuk dampak lingkungan dan sosial," kata Sohibul Iman, di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/4).Namun, kata Sohibul, tidak serta merta kebijakan reklamasi ditolak sepenuhnya. Bisa saja, lanjutnya, ada daerah yang cocok dilakukan reklamasi. "Harus case by case menyatakan menolak sepenuhnya reklamasi. Jangan generalisir pula tidak boleh reklamasi," ujar.Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sepakat untuk menghentikan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Keputusan ini diambil setelah pria yang akrab disapa Ahok itu bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.Meski begitu, Ahok mengakui kebijakan yang baru diambilnya bersama pemerintah pusat tersebut sewaktu-waktu bisa dilanggar. Jika tetap nekat, pengembang nakal bisa dikenakan sanksi administratif hingga dicabut izinnya."Ada sanksinya, di LHK ada sanksinya, ada administrasi sampai pencabutan," ungkap Ahok di sela peresmian RPTRA Rawa Buaya, Selasa (19/4).Demi mencegah agar reklamasi tidak dilanjutkan dan pembangunan dihentikan, dia mengajak pusat untuk membantu melakukan pengawasan.