Marahnya Cak Imin digoyang PDIP di tengah panasnya isu reshuffle

Hubungan partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK tengah memanas. Pemicunya tak lain soal kabar perombakan atau reshuffle kabinet kerja. Partai Nasional Demokrat (NasDem) salah satu yang gerah karena salah satu kadernya, Siti Nurbaya ramai diberitakan layak diturunkan dari kursi Menteri Kehutanan. Belum lagi NasDem selalu dikaitkan dengan sosok Jaksa Agung HM Prasetyo yang juga dinilai layak diganti karena terlalu politis.

Lama kelamaan NasDem gerah dengan gelombang isu politik yang menggoyang kader partainya. "Kalau digoyang sama presiden langsung kita terima, tapi kalau digoyang oleh pihak lain itu namanya permainan politik," kata Wakil Ketua Fraksi Jhony G Plate saat ditemui Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/4).

Ternyata tak cuma NasDem yang gerah. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih keras menyindir adanya gerakan yang terorganisir untuk menjungkalkan kader mereka di kabinet kerja Jokowi-JK. Anggota Fraksi PKB DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa His tak segan malu-malu mengatakan bahwa partainya tengah menyoroti ada upaya kelompok tertentu yang mendorong Presiden Jokowi untuk merombak kabinet. Bahkan, kata dia, upaya itu secara kasat mata ditujukan kepada pos menteri yang diduduki kader PKB.

Dia tanpa ragu menyebut kelompok itu justru ada di lingkaran pendukung pemerintahan Jokowi-JK. "Ini kenapa, kok justru pembuat kegaduhan di kabinet ini adalah elit parpol sesama pendukung Presiden Jokowi," ucap Eem.

Partai besutan Muhaimin Iskandar itu mencium ada manuver elit partai politik yang mengincar kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar. Wasekjen PKB Jazilul Fawaid siap bertempur mempertahankan kadernya dan melawan manuver elit parpol sesama pendukung pemerintahan Presiden Jokowi yang menggoyang kursi Menteri Mawran.

"PKB siap melawan manuver pihak-pihak tertentu. PKB akan melawan segala bentuk penggiringan berita dan melawan ambisi orang-orang tertentu yang ingin merebut Kemendesa," tegas Jazilul.

Dia menganalisa soal partai yang ingin merebut kursi menteri desa. Dia menceritakan saat ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat berdemonstrasi di Istana Negara, 23 Maret 2016.

Karena Presiden waktu itu tidak berada di Jakarta, perwakilan demonstran diterima Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Usai ditemui Seskab Pramono, pendemo diterima anggota fraksi PDIP DPR Diah Pitaloka dan Alex Lukman di Senayan. Jazilul membocorkan bahwa koordinator demonstrasi mengaku aksi mereka atas inisiatif politisi PDIP.

Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko jauh-jauh hari ikut memobilisasi eks pendamping PNPM di beberapa daerah di Jawa Tengah. "Kelihatan sekali motifnya, pernyataan Seskab di media ketika itu kan ingin intervensi atau ngatur-ngatur presiden. PKB memantau semua manuver atau gerakan pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi kemendesa di bawah Pak Marwan," ucapnya.

Wasekjen PKB Daniel Johan menambahkan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin dikabarkan marah besar mendengar ada upaya melengserkan Menteri Marwan. Menurutnya Cak Imin meminta PDIP melakukan dengan cara yang fair apalagi mereka bersatu dalam KIH.

"PKB lagi marah. Jangan pakai cara-cara jahat, ukurannya kinerja profesional," tegas Daniel.

Terkait isu penjegalan kadernya oleh PDIP, Daniel mengaku partainya sudah mengklarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Namun Hasto membantah isu itu. PKB tak mudah percaya. Mereka tetap melihat ada upaya sistematis menggusur PKB.

PDI Perjuangan yang merasa dituduh PKB menggoyang posisi Menteri Marwan langsung menepis semua tudingan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan perombakan menteri kabinet kerja merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Jadi kalau ada mengatakan PDIP rebutan untuk mendapatkan kursi menteri desa, itu sama sekali tidak benar. Karena itu semuanya adalah ranah kewenangan dari Presiden," kata Hasto di Kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (5/4).

Hasto menjelaskan, PDIP tak berebut dengan kursi menteri dengan partai politik lain. Dia beralasan, partainya sedang fokus merebut dukungan rakyat untuk Pilkada serentak.

"Reshuffle hanya bisa dilakukan oleh kehendak Presiden dan PDIP tidak rebutan dengan partai lain. Kita rebutan untuk mendapatkan dukungan rakyat, kita tidak rebutan untuk mendapat jatah menteri karena itu kewenangan Presiden. Sehingga PDIP karena Presiden-nya berasal dari PDIP, tentu saja kita menghormati seluruh keputusan politik dari Presiden," jelas dia.

Presiden Joko Widodo menyatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatifnya sehingga pihak lain tak perlu repot-repot memikirkan ihwal bongkar pasang kabinet. "Sekarang fokus kerja dulu," kata Jokowi usai menonton babak pertama Final Bhayangkara di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/4).

Jokowi menegaskan seluruh pihak jangan mencoba untuk mendorong dirinya melakukan bongkar pasang kabinet dan tak perlu mendikte kapan pelaksanaan pelantikan menteri baru dan siapa yang akan dicopot dari Kabinet Kerja.

"Tidak usah ada yang dorong-dorong, enggak usah, enggak usah ada yang dikte-dikte. Enggak usah ada intervensi apa lagi, enggak usah," tegasnya.