Mantan Deputi Bidang Politik Wapres JK, Djohermansyah Djohan menilai kegaduhan antar menteri bisa menurunkan wibawa presiden di mata publik. Seharusnya menteri bekerja sesuai dengan aturan.
"Tidak boleh ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin," kata Djohan kepada awak media usai menghadiri diskusi publik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3).
Menurutnya, ini waktunya bagi Presiden Joko Widodo mengevaluasi kabinetnya. Presiden harus tegas menegur menteri pembuat onar. Kalau tetap membandel, presiden perlu mempertimbangkan mereshuffle menteri tersebut.
"Kalau masih enggak bisa dikasih tahu ya terpaksa harus diberhentikan, dikeluarkan dari kabinet daripada membuat wibawa presiden turun," tambah dia.
Presiden diminta segera menyelesaikan konflik internal kabinet. Meski kerap membuat gaduh, menteri yang silang pendapat tidak serta merta bisa langsung dicopot dari jabatannya. Ada prosedur sebelum 'menendang' menteri keluar dari kabinet.
"Jangan sampai main copot-copot saja karena ada hak-hak dia sebagai orang yang dipanggil untuk jabatan terhormat," ucapnya.
Untuk diketahui, kegaduhan kembali mewarnai kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK. Menko Maritim Rizal Ramli kembali berseteru dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Silang pendapat ini langsung ramai dibicarakan publik.
Perdebatan antara dua menteri itu terkait rencana pembangunan kilang gas abadi di Lapangan Gas Abadi di Blok Masela. Sudirman Said mendukung pembangunan di lepas pantai atau offshore. Sementara itu Rizal Ramli lebih setuju pembangunan kilang gas ada di darat atau onshore.