Isu politik uang berhembus jelang perhelatan Munas Golkar. Salah satu Caketum Golkar dituding bagi-bagi duit ke sejumlah pengurus daerah Golkar demi meraih suara di munas Golkar.Kubu Ade Komarudin (Akom), Ahmadi Noor Supit mengatakan, politik uang harus dicegah dalam pertarungan calon ketua umum Golkar di munas. Menurut dia, isu ini tidak jelas siapa yang melempar dan melakukan malah cenderung bisa terjadi fitnah."Yang namanya politik uang itu harus dicegah, bagaimana mencegahnya, saya enggak tahu siapa yang bagi duit, tapi begini, mestinya ini segera diselesaikan. Hari ini ada rapat, bikin persyaratan bahwa siapapun yang main uang, ketahuan itu didiskualifikasi, harus begitu," kata Supit saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (23/2).Dia mendesak adanya aturan baku soal larangan bermain politik uang di Munas Golkar. Menurut dia, bisa saja caketum Golkar bagi uang di daerah, tapi bukan untuk meraih dukungan, hanya untuk biaya penyelenggaraan acara di daerah."Saya juga dengar bagi-bagi uang tranport, atau apalah namanya. Makanya ini harus jelas, main uang seperti apa, saya enggak tahu, tapi kebiasaan di partai datang di suatu daerah itu untuk konsumsi transport gitu-gitu. Kriteria itu harus diatur, mana kategori bagi-bagi duit, mana yang pengaruhi, mana dalam rangka kegiatan itu," tegas Supit.Aturan baku untuk menghindari fitnah dan tuduhan. Dia meminta harus dibedakan antara memberikan transport dengan suap pengurus DPD Golkar agar memilih calon tertentu di munas."Makanya lebih baik dituangkan dalam syarat pencalonan, supaya sah gitu secara hukum. Itu akan jauh lebih bagus," pungkasnya.
Kubu Akom: Diskualifikasi Caketum Golkar yang sebar duit di Munas
Aturan politik uang dinilai harus diatur tegas jelang munas.
Advertisement
Rekomendasi