DPR setuju bentuk utusan khusus daripada sewa jasa lembaga lobi

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengemukakan, diperlukan utusan khusus (special envoy) untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan sejumlah negara besar. Dia mendukung adanya tim lobi pemerintah terhadap negara-negara sahabat."Dalam konteks hubungan bilateral Pemerintah Indonesia memang perlu tokoh-tokoh tertentu sebagai special envoy," kata Mahfudz dikutip dari Antara, Rabu (11/11).'Special envoy' dibutuhkan untuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Turki, Rusia dan lainnya."Mereka adalah WNI yang dikenal dan diterima luas di negara-negara tersebut serta punya jaringan luas kepada pihak pengambil keputusan. Sebagai special envoy mereka harus dibiayai APBN," katanya.Menurut politisi PKS ini, jika pemerintah punya tokoh seperti itu maka tidak perlu lagi menggunakan jasa lembaga lobi.Pekan lalu beredar sebuah artikel yang mengungkapkan adanya kontrak penggunaan jasa lobi oleh perusahaan konsultan asal Singapura Pereira International PTE Ltd kepada perusahaan jasa lobi asal Las Vegas R&R Partners Inc.Artikel tersebut ditulis dan dipublikasikan oleh seorang dosen Ilmu Politik Asia Tenggara Michael Buehler dari School of Oriental and African Studies di London pada Jumat (6/11) melalui situs http://asiapacific.anu.edu.au.Dalam artikel tersebut dikutip data dari dokumen Kementerian Kehakiman Amerika Serikat pada 17 Juni 2015 terkait kesepakatan kerja sama antara Pereira International PTE Ltd dan R&R Partner's Inc.R&R Partner's Inc berperan sebagai konsultan bagi para pejabat Indonesia supaya mendapatkan akses ke Washington dalam rangka kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat.R&R Partner's Inc juga menjadi jembatan dalam menyampaikan pentingnya peran Indonesia bagi Amerika Serikat di sektor keamanan, perdagangan dan ekonomi, kepada orang-orang yang berpengaruh di Gedung Putih.Disebutkan pula mengenai anggaran 80 ribu dolar AS dalam penggunaan jasa lobi itu. Namun Kementerian Luar Negeri membantah menggunakan jasa lobi dan membantah pula adanya pengeluaran anggaran tersebut.