Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin meminta agar isu kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat melalui jalur pelobi konsultan Singapura tak berlarut-larut. Dia meminta agar pihak yang menuding ada dana lobi sebesar USD 80 ribu itu menyajikan data dan fakta konkret."Kalau kemudian masih terus digoreng oleh sebagian masyarakat, saya berharap kalau punya bukti atau data ya kita akan adakan pengusutan, apa benar Kemlu mengeluarkan uang sebesar USD 80 ribu untuk itu?" ujar Hasanuddin saat dihubungi, Selasa (10/11). Menurutnya jika memang ada data yang kuat, bisa diusut ke tahap lebih lajut. Pasalnya di dalam RAPBN 2016 yang disepakati DPR tak ada alokasi dana untuk itu."Itu dapat dianggap pelanggaran karena setahu saya tidak ada anggaran untuk itu dalam anggaran tahun 2015. Kalau perlu kita akan minta klarifikasi Menlu masalah ini biar clear," ujarnya. Namun sejauh ini menurut Hasanuddin, permasalahan ini sudah usai. Sebab Kementerian Luar Negeri sudah menampik dugaan itu. "Kemudian setelah isu ini menyebar di publik akhir-akhir ini ternyata sudah dibantah oleh Menlu, jadi saya menganggap persoalan ini selesai," jelasnya. Namun Hasanuddin mengakui bahwa soal isu makelar dibalik pertemuan Jokowi dan Obama, sejak awal Agustus sebenarnya dia sudah dapat informasi ini. Akan tetapi berdasarkan pengalamannya, dia ragu, dan tidak mungkin hal itu terjadi. "Karena untuk acara pertemuan seorang presiden bukan hanya menyangkut soal agenda dan keprotokolan saja tapi juga menyangkut security-nya. Semuanya sudah ada yang mengatur seperti melibatkan Menlu, Dubes, Kepala Protokol Istana, Paspampres dll. Jadi tidak cukup hanya diatur oleh makelar semata," pungkasnya.
PDIP minta penuding Jokowi pakai pelobi temui Obama serahkan bukti
Jika ada data, Fraksi PDIP akan mengusut karena di APBN 2015 tidak pernah ada anggaran untuk lobi yang tercantum.
Rekomendasi