Kritik Fadli Zon ke Jokowi, dari janji kampanye sampai 'kartu sabar

Pemerintahan Jokowi-JK sudah genap satu tahun berjalan. Perubahan komposisi atau reshuffle kabinet pun telah satu kali dilakukan Jokowi.Namun, berembus kabar Jokowi bakal kembali merombak kabinetnya dalam waktu dekat. Hal itu diduga karena Jokowi tak puas atas capaian para menterinya.Kritik pun datang dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai kinerja kabinet Jokowi-JK belum terealisasi sesuai dengan target."Sebetulnya kalau kita lihat kabinet sekarang apa yang jadi target dan yang terealisasi? Kalau kita lihat saya termasuk sejak awal pesimis kabinet mencapai apa yang diinginkan, karena banyak janji presiden ke masyarakat, dan di beberapa bidang seperti ekonomi ini tidak tercapai," kata Fadli dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/11).Dia mempertanyakan hasil dari satu tahun Jokowi-JK berkuasa. Padahal, reshuffle kabinet telah dilakukan beberapa waktu lalu."Sudah setahun Kabinet Kerja, tapi apa hasilnya? Saya keliling daerah yang jadi concern masalah ekonomi," kata Fadli.

Dia menyarankan agar Jokowi segera melakukan reshuffle kabinet jilid dua. Alasannya, agar Jokowi dapat segera menepati janji-janjinya saat kampanye.Fadli Zon mengritik banyak janji Jokowi kepada rakyat Indonesia saat kampanye. Janji-janji Jokowi di antaranya ingin membangun ribuan puskesmas di daerah-daerah, membeli kembali saham Indosat yang saat ini dimiliki Singapura, membangun Pertamina lebih baik dari Petronas Malaysia dan janji-janji lainnya.Dia bahkan menyindir Jokowi agar tidak mengeluarkan Kartu Indonesia Sabar (KIS) karena rakyat Indonesia penyabar."Dari banyak janji itu, hanya hari Santri Nasional yang baru terpenuhi. Rakyat Indonesia sabar, mudah-mudahan tidak dikeluarkan Kartu Indonesia Sabar (KIS)," kata Fadli.Karena itu, dia menilai Jokowi sudah tepat jika akan melakukan reshuffle. "Presiden kalau ingin bebannya lebih ringan ya harus orang-orang terbaik bisa datang dari parpol dan luar parpol yang punya agenda yang sama dengan presiden untuk merealisasikan janjinya," katanya.Menurutnya, ada dua bidang yang patut dipertimbangkan Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, yaitu kementerian bidang ekonomi dan hukum."Prioritas yang paling penting ekonomi dan hukum. Di luar ekonomi itu hukum, sebaiknya jabatan hukum tidak diisi oleh parpol," tandasnya.