Loloskan Sutiyoso jadi KaBIN, anggota DPR cuma gertak soal Kudatuli

Letjen Purn Sutiyoso akhirnya lolos dari proses politik di DPR. Mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode itu diterima oleh 10 fraksi untuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Padahal sebelumnya, penolakan keras datang dari para aktivis, termasuk anggota DPR dari PDIP yang kembali mengangkat kasus 'Kudatuli'.Dalam forum fit and proper test yang berlangsung Selasa (30/6) kemarin, Sutiyoso menyampaikan visi misinya. Sutiyoso menyampaikan visinya secara terbuka, sedangkan untuk misinya, Sutiyoso meminta penyampaiannya bersifat tertutup untuk publik. Untuk misi dia meminta digelar tertutup dengan alasan misi tersebut harus rahasia dari publik.Dalam pemaparan visinya, Sutiyoso menyampaikan berbagai macam ancaman yang dihadapi negara dewasa ini semakin kompleks dan tak berpola. Sebab, hal tersebut berhubungan dengan dinamika perkembangan teknologi yang semakin canggih."Di tingkat global, proxy war, konflik di Timur Tengah, Asia Selatan dan pecahan Uni Soviet tidak lepas dari proxy war ini. Di sisi lain pertumbuhan penduduk makin besar dan berebut energi mineral dan sebagainya," jelas Sutiyoso dalam pemaparannya di Komisi I DPR, Selasa (30/6).Untuk bidang ideologi, Sutiyoso menyoroti tantangan gerakan seperti ISIS yang mampu mempengaruhi generasi muda. Untuk itulah, penguatan ideologi Pancasila dianggap menjadi jalan keluar menangkal ideologi ISIS."Ketiga, ancaman di bidang politik yakni Pilkada serentak, apalagi baru pertama kali digelar. Ancaman di daerah harus diwaspadai. 10 persen saja terjadi kerusuhan itu ganggu stabilitas politik dan keamanan nasional," katanya.Selanjutnya, Bang Yos mengungkapkan soal pentingnya stabilitas fiskal dan anggaran APBN, gelombang panas, sentimen SARA, gerakan separatisme dalam dan luar negeri, ancaman narkoba, imigran gelap, hingga kondisi Alutsista TNI."Kondisi Alutsista TNI belum memadai. Di bidang teknologi, masyarakat Indonesia makin intensif menggunakan internet, tapi api infiltrasi dan perang cyber masih lemah. Pengguna internet di Indonesia adalah remaja, yang rawan terorisme dan separatisme," katanya.Bang Yos merumuskannya dalam sebuah visi yakni, "Membangun BIN yang tangguh, profesional, menyediakan intelijen yang cepat untuk menangkal ancaman-ancaman tersebut," katanya.

Lewat visi tersebut, Bang Yos menerjemahkannya dalam 11 misi. Namun, sayang penyampaian misi dan tanya jawab dari perwakilan tiap fraksi di Komisi I DPR diputuskan digelar secara tertutup.Usai pemaparan dan pendalaman itu, 10 fraksi yang duduk di Komisi I DPR sepakat menyetujui Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyampaikan, sepuluh fraksi menerima dan mendukung mantan Pangdam Jaya itu sebagai Kepala BIN yang baru."Dengan demikian, maka Komisi I dalam proses pertimbangan menerima dan mendukung Letjen TNI (Purn) Sutiyoso yang diajukan Presiden Jokowi sebagai Kepala BIN," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6)."Komisi I akan segera laporkan ke Pimpinan DPR untuk dibawa ke forum rapat paripurna terdekat untuk ditetapkan jadi keputusan DPR. Dalam waktu dekat akan punya KaBIN baru," terangnya.Yang menarik, selama fit and proper test berlangsung, isu soal kasus kerusuhan 27 Juli 1996 tidak terdengar. Padahal sebelumnya, sejumlah anggota DPR termasuk dari PDIP sendiri menyatakan akan meminta klarifikasi kepada Sutiyoso.Dari Golkar misalnya, Tantowi Yahya yang juga wakil ketua Komisi I DPR pernah menyatakan akan mencecar soal kasus itu. "Masukan masyarakat nanti akan kami buka semua di sidang fit and proper test. Kalau tidak berhalangan minggu depan dimulai," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6).Dia juga menegaskan semua kasus yang melibatkan Letjen (Purn) Sutiyoso akan diungkapkan seluruh anggota Komisi I. Sebab, anggota Komisi I mempunyai pertanyaan atau pemikiran yang berbeda. "Semua kasus akan ditanyakan karena masukan dari masyarakat juga ada," kata dia.Sementara PDIP sejak awal menyatakan tidak keberatan dengan penunjukan Sutiyoso. Namun mereka tetap ingin meminta klarifikasi soal Kudatuli."Sebagaimana partai pemerintah tentu saja kami berikan dukungan (penunjukan Sutiyoso), sama sebagaimana presiden menunjuk Panglima TNI, Kapolri, kita menghormati keputusan presiden," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (25/6)."Kami akan menggunakan momentum pembahasan dalam meningkatkan profesionalitas alat negara. Saya Pikir pak Sutiyoso akan memberikan penjelasan dan klarifikasi, karena PDIP sebagai partai yang memiliki sejarah terkait peristiwa 27 Juli kami akan meminta penjelasan," kata dia.

Namun, saat uji kepatutan dan kelayakan berlangsung, kondisi berbeda terjadi. Anggota Komisi I DPR Pramono Anung menyatakan fraksinya akan membantu Letjen TNI (Purn) Sutiyoso saat mengikuti fit and proper test sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Diharapkan nantinya tak ada hambatan yang akan mengusik Sutiyoso untuk didapuk sebagai Kepala BIN."Secara resmi fraksi sudah diamanatkan untuk mengamankan. Ketika presiden ajukan nama maka kami berkewajiban untuk mengamankan fit and proper test hari ini berjalan lancar," kata Pramono."Pertimbangannya akan memudahkan secara politis bagi presiden untuk mengambil keputusan. UU Intelijen Negara Insya Allah hari ini berjalan baik," katanya.Sutiyoso sendiri mengaku lega setelah Komisi I DPR secara bulat menerima pencalonannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). "Di sisi lain saya sadar di depan tugas berat telah menunggu saya dan saya juga tahu saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini tanpa bantuan banyak pihak," kata Sutiyoso.Setelah dinyatakan lolos dalam fit and proper test, Sutiyoso berjanji akan membuat BIN lebih ramah dan terbuka ke masyarakat. Sebab, dia menilai pentingnya BIN menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dari instansi terkait maupun masyarakat sipil."Artinya masyarakat bisa berpartisipasi karena pekerjaan intelijen itu memerlukan banyak informasi, ya jadi rakyat tidak perlu melihat BIN itu seperti momok atau menakutkan, tidak. BIN punya kita semua," katanya.