Koalisi Prabowo hajar habis DPR tandingan

Anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat harus gigit jari saat hendak menggelar rapat paripurna. Keberadaan DPR tandingan dianggap ilegal sehingga tak diizinkan rapat di lantai 3 Gedung Nusantara II.

Langkah para politikus Senayan koalisi Jokowi ini menjadi santapan empuk lawan politik. Mereka banjir kritik karena membentuk pimpinan tandingan yang justru dapat menghambat kinerja.

Dari dalam koalisi sendiri tak semuanya setuju. Politikus senior PDIP Pramono Anung salah satunya. Saat rapat kemarin, Pramono tidak menampakkan batang hidungnya. Beberapa elite partai seperti Muhaimin Iskandar dan Rio Capella, juga tak terlihat.

Meski begitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tetap bersikeras. Meski hari ini gagal paripurna, mereka tetap mengagendakan rapat pada Senin (3/11).

Berikut serangan koalisi Prabowo terhadap DPR tandingan bentukan kubu Jokowi:

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan tidak ada konsep dualisme dalam sistem bernegara. Menurut dia, tidak tempat untuk DPR tandingan yang dibuat kubu Jokowi.

Fahri mencontohkan, misalnya ada seorang presiden terpilih yang sudah resmi dilantik jadi orang nomor satu di sebuah negara. Namun tiba-tiba ada orang lain yang mengaku juga sah jadi presiden, maka orang yang mengaku-ngaku itu harus ditangkap.

"Ada seorang tentara menyusup ke Istana, dia mengumumkan dia presiden, tapi di saat yang bersamaan ada presiden yang sah dipilih pemilu mengatakan saya presiden. Itu enggak ada aturannya," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/10).

"Karena enggak ada aturannya, penyelesaiannya orang itu ditangkap atau dalam bahasa kasar dia ditiadakan karena negara tidak mengenal konsep dualisme," imbuhnya.

Karena itu, Fahri menegaskan bahwa tidak ada yang namanya dualisme. Seluruh institusi negara seperti Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Polri semua hanya ada satu dan tidak ada dualisme.

"Demokrasi kita semua rijit, sudah ada aturannya," pungkasnya.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai paripurna tandingan yang dilakukan Koalisi Indonesia Hebat adalah ilegal. Dia pun ogah menanggapi lebih jauh soal dualisme yang dibuat oleh KIH di parlemen.

"Apa yang dilaksanakan tadi tidak ada landasan hukum sama sekali, karena ini tidak ada di dalam UU MD3 ataupun tatib," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/10).

Agus menyatakan, secara de facto bahwa yang diakui oleh seluruh fraksi sejak pelantikan pimpinan DPR lalu adalah pimpinan DPR yang diketuai oleh Setya Novanto. Tak hanya itu, kata dia, Presiden Jokowi juga sudah mengakui kepemimpinan Setya Novanto.

"Dan tentunya, kami sejak awal sudah diketahui, bahwa secara de facto kami sudah diakui oleh seluruh fraksi terbukti kita sudah beberapa kali mengundang rapat paripurna dan tanda tangan seluruhnya. Bahkan oleh pemerintah pun secara de facto kita sudah diakui, kami seluruhnya diminta pimpinan untuk memberikan pertimbangan masalah struktur kabinet dan kami memberikan langsung," tegas dia.

Agus mengaku tidak melihat apa yang terjadi tadi dalam rapat paripurna tandingan. Dia mengakui, bisa saja nanti dalam rapat pimpinan DPR Pukul 16.00 WIB akan dibahas masalah tersebut.

"Karena saya baru mendengar, mungkin nanti pembicaraan apa yang ada mungkin akan dibahas juga, dan karena saya tidak mengikuti. Pasti banyak yang akan dibicarakan," pungkasnya.

Wakil ketua DPR Fadli Zon turut berkomentar mengenai parpol pendukung Jokowi-JK yang membentuk pimpinan DPR tandingan. Menurutnya, tidak ada istilah DPR tandingan.

"Tidak ada yang namanya DPR tandingan," kata Fadli di Mabes Polri Jakarta, Jumat (31/10).

Fadli mengatakan DPR hanya ada satu. "DPR cuma satu kalau ada pihak-pihak yang menyatakan itu sudah pasti ilegal inkonstitusional," kata Fadli.

Menurutnya, KMP tidak akan menggubris DPR tandingan. "Jadi kami sih tidak akan pedulikan itu. Kita jalan terus, tetap solid," katanya.

Fadli mengatakan, DPR tinggal menunggu nama-nama dari fraksi, dan masih ada empat fraksi yang belum menyerahkan. "Empat fraksi yang belum menyerahkan nama," ujar Fadli.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyerahkan sikap Koalisi Indonesia Hebat yang membuat pimpinan DPR tandingan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Menurutnya, tugas anggota DPR adalah mengirim pesan baik kepada masyarakat.

"Kita sudah bentuk Mahkamah Kehormatan Dewan, yang jelas Dewan tidak boleh mengirim berita yang tidak baik kepada publik," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/10).

Fahri menilai, selama ini apa yang sudah dilakukan kubu Koalisi Merah Putih (KMP) bermanfaat bagi rakyat. Dia mencontohkan, KMP mensukseskan pelantikan Jokowi-JK.

"Alhamdulillah kita mengirim pesan itu. Kita perlancar pelantikan, dukungan kepada presiden kita, dia kita pilih secara sah dilantik secara aklamasi," klaim dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menambahkan Mahkamah Kehormatan Dewan tak perlu didesak untuk mengusut DPR tandingan. Dia menilai, Mahkamah Kehormatan Dewan pasti akan berperan dalam dualisme yang terjadi di parlemen ini.

"Tentunya Mahkamah Kehormatan Dewan akan melihat itu, dan akan menyikapi itu. Mahkamah Kehormatan Dewan yang akan berinisiatif. Tetapi segala hal sesuatu yang berkaitan dengan etika, dengan hal ke DPR tentunya Mahkamah Kehormatan Dewan pasti akan memutuskan," tegas dia.

Anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat membuktikan rencana mereka untuk menggelar sidang paripurna DPR tandingan pagi ini. Namun sayang, rapat tak bisa digelar karena ruang rapat paripurna dikunci pihak Setjen DPR.

Pantauan merdeka.com, Jumat (31/10), para anggota Fraksi PDIP, PKB, PPP, Hanura, dan NasDem, sudah berkumpul di depan ruang rapat paripurna di lantai 3 Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Saat tiba di depan ruangan rapat, mereka tidak bisa masuk. Listrik dan AC juga dimatikan, termasuk lift dan eskalator akses menuju lantai 3. Hingga pukul 10.00 WIB, mereka tidak bisa masuk ruangan, padahal rapat paripurna versi KIH ini dijadwalkan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB.

Sementara beberapa anggota Fraksi PKB yang duduk di tangga pintu masuk ruang paripurna melantunkan salawat. Beberapa lainnya asyik mengobrol. Tampak beberapa petinggi fraksi seperti Olly Dondokambey, Abdul Kadir Karding, Utut Adianto, Arif Wibowo. Namun tidak terlihat Pramono Anung yang oleh KIH dipilih sebagai ketua DPR tandingan.

Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah yang ditemui menyatakan pihak Setjen DPR menyatakan sebelumnya akan membuka ruangan.

"Tadi malam setjen DPR bilang akan dibuka, tapi tidak tahu ada perubahan. Berita tadi malam lewat ibu sekjen, ketua fraksi pkb Helmi Faishal bilang akan dibuka," kata Basarah.