Minta Babinsa dibekukan,cara PDIP disebut kubu Prabowo mirip PKI

"Tujuan akhir kelompok ini nanti mencabut TAP MPRS No XXV/1966 & UU 27/1999 tentang larangan komunisme."

Oleh Mardani - Reporter

Kubu Prabowo - Hatta angkat bicara soal permintaan kubu Jokowi - JK agar Babinsa dibekukan. Anggota Tim Pemenangan Prabowo - Hatta yang juga mantan Wakasad, Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo menyamakan permintaan itu dengan isi makalah Ketua PKI DN Aidit.

"Kelompok 'merah' yang terdiri dari koalisi PDIP , NasDem , PKB dan Hanura menyarankan agar Babinsa dibekukan sementara. Kita harus cermat dan waspada. Saya teringat dengan makalah Ketua PKI DN Aidit yang diberi judul 'Laporan singkat tahun 1964 tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani di Jawa Barat'. DN. Aidit menyampaikan bahwa rakyat di desa bisa sejahtera bila 7 'setan desa' yaitu tuan tanah, lintah darat, tengkulak jahat, tukang ijon, bandit desa, pemungut zakat, dan kapitalis birokrat desa (termasuk di antaranya Babinsa) dihapuskan," katanya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Senin (9/6).

Ia menilai isu tersebut sengaja diembuskan untuk menjauhkan TNI dari rakyat. Ia juga menyayangkan petinggi TNI terutama AD yang mudah tergoda iming-iming kekuasaan.

"Di jajaran TNI sudah tahu, media juga pernah memuat bahwa Hendropriyono cs beberapa bulan lalu menggalang beberapa pejabat puncak TNI AD untuk berpolitik praktis mendukung kelompok 'merah' tersebut," jelasnya.

Menurut Suryo, manuver politik Hendropriyono tersebut sudah terbaca oleh Presiden SBY . Karena itu, SBY kemudian menekankan kepada perwira tinggi TNI agar tetap netral di Pilpres.

"Sadar langkahnya terbaca Presiden, mereka cepat lakukan preemtive strike, atau mendahului melakukan serangan politis kepada koalisi merah putih tentang pelibatan Babinsa," ungkap penerima bintang Adhimakayasa sebagai lulusan terbaik Akmil tahun 1976 tersebut.

"Ini strategi sangat licik yang akan mengunci Probowo. Jika Probowo menang nanti diklaim atas bantuan TNI melalui Babinsa. Jadi ada alasan bikin rusuh. Kalau sudah rusuh TNI/Polri bisa ambil tindakan, lantas dituding TNI tidak netral karena mendukung nomor 1. Tujuan akhir kelompok ini nanti mencabut TAP MPRS No XXV/1966 & UU 27/1999 tentang larangan komunisme," bebernya.