"Praktik kekuasaan Hatta dan Syahrir sama-sama gagal kayak SBY"

Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, melontarkan kritik politik kepada dua pahlawan nasional Indonesia, yaitu Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir.Lelaki berkuncir ini menyebut Hatta dan Syahrir tak kalah berdosa dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, mereka lah yang pertama kali menciptakan kesalahan sistem politik di Indonesia."Dalam praktik kekuasaan Hatta dan Syahrir sama-sama gagal kayak SBY. Sistem politik sudah salah, yang dibangun di UUD 45 itu salah total," ujar Arbi Sanit di Galery Cafe Cikini, Jakarta, Minggu (16/2).

 

Kesalahan keduanya tak lain adalah menggagas terbentuknya multipartai dan sistem parlementer. Menurut Arbi, kedua sistem tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia."Multipartai menyebabkan partai bersekongkol satu sama lain. Itu sudah berlangsung terus menerus. Padahal masyarakat majemuk harus disederhanakan supaya mereka bersatu. Parlementer memang cocok dengan multipartai tapi tidak cocok dengan kehidupan Indonesia itu salah dia," tegas Arbi.Tidak hanya mengkritik, sebagai ilmuan politik, Arbi memberikan beberapa solusi agar sistem politik di Indonesia berubah menjadi lebih baik."Laksanakan sistem presidensial sejati. Pertama partainya dikoalisikan melalui kesepakatan dan pemilu serentak total. Ada pemisahan dan pembagian kekuasaan. Ada oposisi diresmikan dan diamandemen. Kita harus meninggalkan politik santun, harus diganti kompetisi karena akan menghasilkan kompetisi. Memang akan ada korban tetapi negara harus sediakan bantuan untuk korban ini," ujarnya. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan, yaitu ketika parlemen menjadi paling penting di pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri. Parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan.Sedangkan sistem presidensial adalah sistem yang hampir serupa dengan parlemen. Tetapi dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.