Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap konsisten menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Karena sikap PKS ini, posisi tiga menteri PKS di kabinet terancam didepak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Meski terancam, PKS cuek. Menurut Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharram, selama ini partainya selalu memisahkan tugas dan wewenang para kadernya yang kini menjadi menteri dalam kabinet. Jadi, setiap pertemuan yang digelar partai, menteri sama sekali tidak berpengaruh."Dari setiap pertemuan yang dihadiri para menteri tidak pernah sama sekali berpengaruh dalam menentukan kebijakan partai. Artinya, PKS sudah memutuskan bahwa menteri itu hanya mengurus eksekutif sedangkan PKS legislatif," ujar Ecky di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jumat (21/6).Ecky menambahkan, meski tidak memiliki kuasa di internal partai, tetapi para menteri itu tetap bisa menyampaikan saran. Saran tersebut nantinya juga akan menjadi pertimbangan."Tetapi tidak membuat keputusan," katanya.Ecky mengatakan, saat membahas sikap PKS terkait kenaikan harga BBM, ia mengakui fraksi dan para menteri sempat berdebat. Namun, lantaran sudah ada pemisahan wewenang dan tugas jadi tidak terlalu kisruh."Maka penentuan kebijakan PKS tetap berasal di pengurus partai bukan para menteri," tuturnya.
PKS: Tifatul, Suswono dan Salim Segaf tak bisa pengaruhi partai
PKS sudah memutuskan bahwa menteri itu hanya mengurus eksekutif sedangkan PKS legislatif.
Baca Juga
Ramai-Ramai Gabung Garbi
Rekomendasi