Lobi berjalan alot, PDIP & PKS pertahankan APBNP tandingan

Akibat lobi ini, paripurna yang seharusnya dibuka kembali pukul 17.00 WIB terpaksa molor.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Lobi berjalan alot, PDIP & PKS pertahankan APBNP tandingan
rapat paripurna DPR. ©2012 Merdeka.com

Rapat paripurna DPR membahas dan memutus RUU APBNP 2013, berjalan alot. Fraksi PDIP dan PKS kukuh mempertahankan APBNP tandingan milik masing-masing."Bagaimana ada postur yang diajukan oleh fraksi. Ini lex spesialis. PDIP dan PKS ngotot," kata Wakil Ketua Partai Demokrat yang juga anggota Komisi VII DPR Jhonny Allen Marbun di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).Hingga saat ini, lobi antarfraksi masih berlangsung. Akibatnya, skorsing yang seharusnya berakhir pukul 17.00 WIB terpaksa molor.Sebelumnya, Fraksi PDIP membuat postur APBNP tandingan. Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani mengatakan APBN tandingan PDIP didasarkan pro-desa."Artinya, kalau ada diberi kompensasi dalam beberapa hal, kami beranggapan langsung kepada desa-desa melalui sumbangan yang akhirnya tak akan berdampak banyak pada masyarakat," terang Puan.Menurut Puan, kenaikan BBM bukan solusi terakhir yang bisa diambil pemerintah. Masih ada cara lain untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, tanpa harus mengorbankan rakyat."Kami berpikir bahwa fiskal yang dibahas hari ini posturnya masih bisa buat lebih baik, yang tak perlu menyengsarakan rakyat," kata Puan.Fraksi PKS juga menempuh cara sama. Postur APBNP tandingan PKS merupakan solusi permasalahan BUMN. Menurut Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid , salah satu opsi yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan APBN dari membengkaknya subsidi BBM, adalah pemanfaatan sumber energi terbarukan."Bisa menghadirkan beragam sumber pemasukan negara yang tidak membenani rakyat. Kami tidak ingin kebijakan ini (menaikkan BBM) menyulitkan rakyat miskin," terangnya.Selain beralih ke sumber energi terbarukan, memaksimalkan pajak juga bisa menjadi solusi."Menaikkan pajak, penerimaan pajak diturunkan, termasuk kenaikan pajak untuk motor dan mobil, maka BBM bisa dihemat, anggaran belanja negara juga dimaksimalkan," kata Hidayat.

Rekomendasi