Sulitnya menjerat anggota DPR pembolos

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Trimedya Panjaitan masih kesulitan mengatur kelakuan anggota dewan yang suka bolos, baik tanpa keterangan maupun bolos dengan cara menyiasati mekanisme izin, rapat Paripurna.Menurutnya, meski sudah ada aturan perizinan masuk, misalnya aturan bahwa bolos enam kali berturut-turut akan dikenai sanksi. Tetapi aturan itu masih bisa mereka siasati.Tirmedya mencontohkan, banyak wakil rakyat bolos rapat paripurna sampai lima kali. Kemudian pada rapat ke enam, mereka umumnya masuk dengan tujuan untuk menghindari sanksi dari BK DPR."Ada aturannya, kalau berturut-turut absen selama enam kali, ya ditindak. Bisa saja tiga kali izin masuk, pas datang, gak ada yang lihat," kata Trimedya di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (2/4).Salah satu anggota DPR yang tengah mendapat sorotan absensi adalah Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra atau biasa dipanggil Guruh Sukarno. Absensi rapat paripurna Anggota Komisi X DPR ini selalu tertulis izin. Entah izin karena apa, Trimedya sendiri mengaku tidak mengetahuinya."Belum ada, sampai saat ini enggak tahu bagaimana menyiasati absennya, relatif tidak ada masalah," kata Trimedya.Pada saat sidang paripurna II 19 Maret lalu, absensi Guruh tertulis izin. Pada waktu bersamaan, dia bersama Pengurus Yayasan Bung Karno Sukmawati Soekarnoputri menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota, membahas nasib pembangunan museum Bung Karno, Monas dan Gedung Pola."(Guruh) dari tingkat kehadiran bagus. Kalau izin masih tergolong bagus," terang Trimedya.Rencananya, pada masa sidang ke depan, BK DPR akan mengumpulkan kesembilan fraksi untuk menggagas ulang mekanisme absensi anggota dewan. Meski mustahil mengharap kehadiran seluruh anggota dewan, namun dia akan memberlakukan mekanisme tingkat toleransi."Misalnya PDIP ada 94 anggota, paling tidak kehadiran 60 orang hadir lah. Jangan sampai jadi sasaran tembak terus," katanya.