Tahun politik, anggota DPR ramai-ramai bolos

"Sanksinya nama-nama anggota dewan hanya ditempel depan di ruang BK," ujar Ketua BK DPR M Prakosa.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Tahun politik, anggota DPR ramai-ramai bolos
Paripurna. merdeka.com/Imam Buhori

Beberapa hari ini, kondisi rumah rakyat 'sepi' penghuni. Anggota dewan sebagai penghuninya, yang biasanya berlalu lalang sibuk mengikuti berbagai rapat, sekarang sulit ditemukan. Hal ini tentu tidak aneh, mengingat tahun ini adalah tahun politik, saatnya anggota dewan berkampanye mencoba merah simpati masyarakat lagi.Rapat pimpinan DPR hari ini khusus membahas persoalan itu. Menyikapi ulah anggota dewan yang tidak bisa membagi waktu."Ya, ini sebenarnya rapat pimpinan membahas ini, mengenai tahun-tahun ini yang tentunya supaya tidak terjadi penurunan anggota," kata Ketua Badan Kehormatan DPR Muhammad Prakosa yang ikut Rapim di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (21/2).BK DPR belum bisa memberikan hasil evaluasi terkait kehadiran anggota dewan. Menurutnya, butuh waktu minimal enam bulan untuk mengevaluasi."Baru satu bulan lebih sedikit (gejala bolos anggota dewan) belum bisa mengevaluasi. Kalau enam bulan baru bisa," ujarnya.Hasil Rapim menyimpulkan sejumlah aturan baru. Untuk menekan angka ketidakhadiran anggota DPR saat rapat Paripurna, BK mewajibkan anggota datang dan mengisi daftar kehadiran."Terutama di ruang rapat Paripurna, kita kan lihat tanda tangan ada 300, tapi yang ada di ruangan hanya 100. Harus ditegakkan peraturan, kehadiran itu kehadiran fisik," ujarnya.Selanjutnya, BK akan mewajibkan petugas untuk mencocokkan kertas absensi dengan bangku rapat. Mekanismenya, petugas mengecek satu per satu kursi anggota saat rapat paripurna.Namun, peraturan itu tidak langsung diterapkan. Sebagai langkah awal, BK melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan alasan supaya anggota dewan tidak kaget dengan aturan tersebut.Entah berapa lama waktu sosialisasinya, Prakosa tidak pasti menjelaskan. Yang jelas, diharapkan peraturan segera diterapkan sebelum berakhirnya tahun politik.Terkait sanksi, nampaknya BK tidak sungguh-sungguh memberikan efek jera. BK hanya mensosialisasikan nama-nama anggota yang tidak hadir di rapat."Sanksinya nama-nama anggota dewan hanya ditempel depan di ruang BK," ujarnya.

Rekomendasi