Merdeka.com - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar, Priyo Budi Santoso menemui Ketum Setya Novanto atau yang akrab disapa Setnov di Gedung DPR sore tadi. Pertemuan itu membahas kasus korupsi e-KTP yang menerpa intitusi dan kader-kader Partai Golkar, termasuk Setnov. Priyo melihat wajah Setnov cerah dibalut senyum lebar saat menyambutnya meski tengah didera isu miring korupsi e-KTP.

"Saya menangkap wajah Novanto tak ada kesedihan apapun. Senyum dan cerah. Tanda baik saya peluk, gitu saja. Tapi hati saya enggak tahu," kata Priyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Internal partai Golkar bereaksi dengan tudingan menerima fee 'pemulus' perencanaan anggaran proyek e-KTP yang dialamatkan lembaga dan kadernya. Priyo menilai wajar jika seluruh elemen partai berupaya melakukan pembelaan terhadap Setnov dan kader-kader yang disebut dalam berkas dakwaan.

"Saya kira DPP juga merasakan terpanggil. Sama juga pak Ical mungkin juga akan lakukan hal yang sama. Saya pikir wajar dimana pimpinan organisasi mendapat masalah dan di beritakan semacam itu saya kira wajar," tegasnya.

Muncul rumor, Setnov harus digantikan sementara agar fokus menghadapi proses hukum e-KTP. Priyo mengaku tidak setuju dengan usulan tersebut. Pasalnya, saat ini Setnov masih berstatus sebagai saksi bukan tersangka.

"Saya tidak menyarankan sejauh itu. Karena terhandle dengan baik. Toh beliau hanya saksi. Sejauh ini tidak diperlukan opsi ketua harian naik, jauh dari itu. Saya kurang srek dengan ide itu," tegasnya.

Sebelumnya, Partai Golkar berencana mengambil langkah hukum terkait dugaan keterlibatan kader mereka dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan DPP telah menugaskan Ketua DPP bidang Hukum dan HAM Rudi Alfonso untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran nama baik karena mengaitkan Partai Golkar dengan kasus e-KTP.

"DPP Partai Golkar telah menugaskan kepada Ketua bidang Hukum dan HAM Rudi Alfonso untuk mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan pencemaran nama baik Partai Golkar," ujar Idrus

Hanya saja, Idrus tidak menyebut bentuk langkah hukum atau pihak yang akan dilaporkan oleh Partai Golkar. Namun yang pasti, Partai Golkar merasa tidak nyaman dengan tudingan adanya aliran dana sebesar Rp 150 miliar masuk ke kas partai.

"Saya kira silakan nanti Pak Rudi yang akan menentukan langkah yang harus diambil. Karena apa? karena seluruh keluarga besar partai Golkar tidak nyaman dengan adanya pencatuman partai Golkar dalam dakwaan itu," tegasnya.