PMI Desak Pemerintah Pusat Ambil Langkah Luar Biasa untuk Penanganan Banjir Aceh

Ketua Bidang Organisasi PMI, Sudirman Said, mendesak pemerintah pusat segera bertindak luar biasa untuk Penanganan Banjir Aceh yang melumpuhkan, sebab kondisi di lapangan jauh lebih parah.

Ketua Bidang Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI), Sudirman Said, mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah luar biasa. Desakan ini terkait penanganan banjir besar yang telah melumpuhkan hampir seluruh Provinsi Aceh sejak awal pekan ini. Kondisi di lapangan dilaporkan jauh lebih parah dari yang tergambar di media nasional.

Sudirman Said menyampaikan permintaan ini setelah melihat langsung situasi bencana di Aceh. Ia berada di provinsi tersebut sejak Selasa (25/11) dalam rangka Musyawarah Provinsi PMI Aceh. Pengalamannya menunjukkan bahwa infrastruktur komunikasi dan energi di wilayah terdampak mengalami kelumpuhan total.

Dalam keterangannya yang diterima pada Jumat (28/11), Sudirman Said menekankan tiga prioritas utama untuk Penanganan Banjir Aceh. Prioritas tersebut meliputi pengaktifan kembali sistem komunikasi darurat, menjaga pasokan energi, dan pengiriman logistik makanan siap saji melalui jalur udara karena akses darat terputus total.

Kondisi Darurat dan Prioritas Penanganan Banjir Aceh

Sudirman Said mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan saat ini sangat memprihatinkan, bahkan lebih parah dari laporan media. Listrik padam total di hampir seluruh Aceh dan banyak menara seluler tumbang. Akibatnya, sinyal telepon dan internet hilang selama berhari-hari, melumpuhkan koordinasi penanganan bencana secara signifikan.

"Bahkan polsek, koramil, dan puskesmas tidak memiliki radio komunikasi yang hidup," ujar Sudirman. Ia menambahkan, "Semua aparat di lapangan mengaku 'lumpuh' karena tidak bisa berkomunikasi.” Situasi ini menghambat upaya penyelamatan dan distribusi bantuan.

Melihat urgensi tersebut, Sudirman Said menekankan tiga prioritas krusial. "Nomor satu, hidupkan sistem komunikasi dengan cara apapun dan lengkapi titik-titik pemerintahan itu dengan alat komunikasi," katanya. Prioritas kedua adalah menjaga pasokan energi, seperti listrik darurat, sementara yang ketiga adalah soal logistik, khususnya makanan siap makan.

Ancaman Krisis Pangan dan Energi Akibat Akses Terputus

Perjalanan dari Takengon ke Banda Aceh yang biasanya hanya beberapa jam kini memakan waktu hingga tiga hari. Hal ini disebabkan jalan nasional terendam banjir sedalam lebih dari satu meter dan puluhan titik longsor menutup jalur. Hanya truk trailer yang masih dapat melintas di beberapa segmen jalan yang terendam.

Sudirman juga menyaksikan langsung inisiatif masyarakat Aceh yang saling menolong dan bertahan. Mereka mengungsi ke masjid, membagi sisa makanan, serta mengantre di warung kopi yang memiliki genset untuk mengisi daya ponsel. Ini menunjukkan ketangguhan warga namun juga keterbatasan bantuan yang bisa diakses.

Kondisi pasar yang tutup, SPBU kehabisan solar karena truk tangki tidak bisa masuk, dan warung-warung yang mulai kosong mengindikasikan ancaman serius. "Kalau tidak segera ada intervensi besar dari pusat, kita akan menghadapi krisis pangan dan energi yang sangat serius," tegas Sudirman. Kelangkaan ini berpotensi memperburuk situasi kemanusiaan di Aceh.

Desakan Intervensi Pusat dan Dukungan Analis Komunikasi Politik

Pemerintah Provinsi Aceh sendiri baru mengumumkan status darurat bencana pada Kamis (27/11) sore. Keterlambatan ini terjadi karena mereka tidak mengetahui secara utuh seberapa besar kerusakan akibat ketiadaan komunikasi. Oleh karena itu, atensi pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk Penanganan Banjir Aceh, mengingat masyarakat lokal telah berupaya semaksimal mungkin.

Sudirman meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan, mengingat jalur darat sudah tidak memungkinkan. Ia mendesak pemerintah pusat mengerahkan helikopter untuk dropping logistik serta mengaktifkan sistem komunikasi cadangan yang selama ini terabaikan. Langkah cepat ini krusial untuk menyelamatkan warga terdampak.

Senada dengan Sudirman, analis komunikasi politik Hendri Satrio juga menyuarakan hal serupa. Ia meminta pemerintah harus cepat tanggap dalam menanggapi masalah bencana seperti ini. "Pemerintah itu harus cepat tanggap, sebisa mungkin segera urus permasalahan seperti ini, jangan terlalu fokus mengurus masalah ekonomi negara saja," kata Hendri Satrio.

Hendri Satrio mengkhawatirkan jika masalah ini tidak segera diurus, informasinya bisa cepat tertutup oleh isu-isu lain seperti politik. "Turun tangan dan langsung menghadirkan solusi itu perlu bagi pemerintah pusat untuk masyarakat," ujarnya. Kehadiran pemerintah pusat dengan solusi konkret sangat diperlukan untuk Penanganan Banjir Aceh yang efektif.

Sumber: AntaraNews