Pimpinan DPR dari PDIP membidangi maritim, birokrasi dan korupsi
Merdeka.com - Pimpinan DPR tengah intensif melakukan rapat membahas pembagian nomenklatur untuk mengakomodasi masuknya PDIP menjadi wakil Ketua DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, ada dua opsi nomenklatur yang kemungkinan akan diberikan kepada pimpinan baru.
Dua nomenklatur itu adalah bidang kemaritiman atau bidang reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Namun, sejauh ini pimpinan DPR belum menemukan kesepakatan soal nomenklatur tersebut.
"Memang sementara yang berkembang terkait nomenklatur ya soal fokus maritim. Ya kita lihat aja. Harus bicara baik-baik. Soal reformasi birokrasi juga. Itu disatukan, dengan pemberantasan korupsi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1).
Empat Wakil Ketua DPR telah memiliki tugas dan bidang-bidang yang ditempati yakni bidang Politik dan Keamanan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Keuangan, serta Infrastruktur dan Pembangunan.
Pimpinan juga masih menunggu kajian dari Badan Keahlian DPR terkait pembagian nomenklatur baru. Fahri menyebut bidang maritim menjadi pilihan kuat saat ini lantaran pemerintah juga tengah memfokuskan pembangunan pada bidang maritim.
"Prinsipnya kemitraan di sisi pemerintah memang disamakan dengan kementerian yang belum ada pembidangannya di DPR, yakni Kemenko (Kementerian Koordinator) Maritim," terangnya.
Seperti diketahui, setiap pimpinan DPR memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk saat ini, baru ada bidang ekonomi (Taufik Kurniawan), kesejahteraan rakyat (Fahri Hamzah), pembangunan (Agus Hermanto) dan politik hukum keamanan (Fadli Zon).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaPDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaDPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaKetiganya merupakan perwakilan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan DPR RI.
Baca SelengkapnyaDPC PDIP Jember telah membentuk Tim Penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaApalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSebagaimana Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.
Baca Selengkapnya