Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah mengambil langkah strategis dengan mengisi 55 jabatan kepala kelurahan yang sebelumnya kosong. Pengisian jabatan lurah Semarang ini dilakukan bersamaan dengan rotasi dan mutasi pejabat organisasi perangkat daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di ibu kota Jawa Tengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan kota, terutama dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono, menyatakan bahwa seluruh 55 posisi lurah yang kosong kini telah terisi. "Alhamdulillah 55 lurah yang kemarin kosong sudah terisi semuanya. Harapannya setelah ini, besok kawan-kawan segera melakukan tugas yang barunya. Apalagi, ini mendekati Lebaran," kata Joko Hartono di Semarang, Selasa (10/3). Penempatan pejabat baru ini menjadi prioritas mengingat kebutuhan pelayanan yang meningkat menjelang perayaan hari besar.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, turut menyampaikan pesan kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya melanjutkan estafet kepemimpinan dengan baik, memperbaiki kekurangan, dan siap menghadapi tantangan. "Mereka harus seperti seorang pelari yang menerima tongkat estafet dari pendahulunya, harus mampu meneruskan keberhasilan, memperbaiki kalau ada yang kurang, dan menerima tantangan mencapai tujuan," ujar Agustina Wilujeng Pramestuti. Ia juga menegaskan bahwa proses pengangkatan pejabat baru ini bebas dari korupsi dan kolusi, menjamin integritas pemerintahan kota.
Advertisement
Advertisement
Pengisian jabatan lurah Semarang yang kosong merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Semarang untuk mengoptimalkan pelayanan publik, khususnya menjelang periode penting seperti Lebaran. Kekosongan jabatan ini sebelumnya terjadi karena pejabat definitif pensiun dan penggantinya belum ditunjuk, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran administrasi dan pelayanan di tingkat kelurahan.
Joko Hartono meminta para lurah dan camat yang baru dilantik untuk segera menjalankan tugas kewilayahan yang melekat pada posisi mereka. "Saya kira tugas-tugas kewilayahan sudah melekat dan semoga kita semuanya diberi kesehatan dan kelancaran menjalankan tugas," katanya. Selain 55 lurah, Pemerintah Kota Semarang juga melantik total 354 pejabat pada Selasa (10/3). Mereka terdiri atas 51 pejabat eselon III (administrator) yang mencakup camat, sekretaris kecamatan, serta kepala bidang dan sekretaris badan atau dinas.
Selain itu, pemerintah kota juga melantik 303 pejabat pengawas. Pejabat pengawas ini meliputi lurah, sekretaris lurah, kepala seksi kelurahan, serta kepala seksi di badan atau dinas. Komposisi pelantikan ini menunjukkan komitmen Pemkot Semarang untuk mengisi seluruh lini jabatan yang krusial demi menjaga stabilitas dan efisiensi birokrasi.
Advertisement
Advertisement
Joko Hartono memastikan bahwa penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dilakukan berdasarkan kompetensi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini telah melalui tahapan yang ketat untuk menjamin kualitas dan kapabilitas para pejabat yang ditempatkan. Hal ini penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.
"Jadi, penempatan ini sudah sesuai dipastikan sudah sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada karena sudah mendapatkan pertek atau persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara," jelas Joko Hartono. Adanya persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa seluruh prosedur telah diikuti sesuai aturan yang berlaku, memberikan legitimasi pada setiap penunjukan.
Pesan dari Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti yang menekankan pengangkatan pejabat baru bebas dari korupsi dan kolusi semakin memperkuat integritas proses ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam setiap keputusan kepegawaian. Ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat secara optimal.
Advertisement
Sumber: AntaraNews