PDIP desak Jokowi tetap lantik Budi Gunawan sebagai Kapolri

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Presiden Joko Widodo tetap melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebab, proses politik di DPR telah selesai dan sudah seharusnya Budi Gunawan dilantik untuk mengisi kekosongan di pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.

"Kita tetap, posisi politik kita tetap ingin Presiden Jokowi melantik BG. Harapan kita kejadian ini tidak membuat turbulensi politik di DPR. Karena DPR sudah kecewa, sudah dipilih, enggak dilantik. Itu yang kami jaga agar DPR ini bisa bekerja. Nanti malah sampai tanggal 18 (reses) enggak ada kerjaan lagi, gara-gara ribut terus," jelas Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1).

Lebih jauh, Trimedya mengaku tidak mendengarkan kabar bila Ketua KPK Abraham Samad benci terhadap Budi Gunawan. Yang mana Budi Gunawan disebut-sebut sebagai salah satu biang kenapa Jokowi tidak memilih Samad menjadi cawapresnya.

"Saya enggak pernah denger (Samad benci) terlalu ini juga, bahwa beliau salah satu nominasi (cawapres) ya iya. Bahwa kemudian partai menetapkan, terutama partai koalisi, memilih Pak JK, itu karena soal kalkulasi politik saja. Jadi enggak ada yang salah dari situ," terangnya.

Oleh sebab itu, lanjut Trimedya, dirinya mengusulkan agar Komisi III DPR mengundang KPK untuk memberikan penjelasan mengenai status Budi Gunawan sebagai tersangka. Apakah memang sudah sesuai prosedur hukum atau justru hanya mengutamakan unsur politisnya.

"Pokoknya kita menghormati proses hukum KPK. Kita mengusulkan komisi III mengundang AS. Supaya prasangka seperti ini bisa dijelaskan oleh KPK. Sebelum reses," tegasnya.

Sedangkan terkait praperadilan Polri ke KPK, menurut Trimed, hal itu merupakan hak Budi Gunawan.

"Itu hak tersangka, untuk melakukan upaya pembelaan hukum. Sepanjang dalam koridor hukum ya enggak masalah. Kecuali dia menggerakkan massa atau bagaimana, itu engga elok," tutupnya.