Pascaputusan MK, KPU bakal revisi tahapan Pemilu 2018

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merevisi Peraturan KPU (PKPU) pasca-Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 173 mengatur verifikasi parpol peserta Pemilu.

Dengan putusan MK ini, seluruh parpol termasuk peserta Pemilu 2014 tetap harus mengikuti verifikasi faktual sebelum ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019. Ketua KPU, Arief Budiman menyampaikan pihaknya akan melakukan revisi PKPU dan juga tahapan Pemilu khususnya berkaitan dengan jadwal verifikasi parpol.

"Tahapannya harus direvisi, PKPU juga harus direvisi. Kita ajukan dulu ke DPR untuk perubahan PKPU karena harus melalui rapat konsultasi," jelasnya di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (11/1).

Lihat juga berita tentang KPU di Liputan6.com

Setelah MK mengabulkan uji materi Pasal 173, pihaknya akan langsung bergerak dan menggelar rapat. "Habis ini kita ambil salinannya, kita rapat pleno, lalu action " ujarnya.

Verifikasi yang harus dilakukan dari awal adalah verifikasi faktual. Bukan verifikasi administrasi.

Sementara itu, Komisioner KPU, Ilham Saputra menyampaikan pihaknya menghormati putusan MK karena sifatnya final dan mengikat. Pihaknya juga akan segera menyesuaikan dengan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

Verifikasi faktual 12 parpol peserta Pemilu 2014 dan juga yang telah dinyatakan lulus tahapan administrasi akan tetap dilaksanakan.

"Yang tinggal dilakukan adalah verifikasi faktual kan buat teman-teman yang 12 parpol ini. Artinya tetap harus kita verifikasi faktual walaupun sebagian sudah melakukan verifikasi di daerah otonomi baru. Jadi nanti yang sudah di daerah otonomi baru teknisnya kita tidak lagi lakukan verifikasi faktual, tinggal verifikasi faktual di daerah lain," paparnya.

Putusan MK ini akan mengubah tahapan Pemilu dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019 kemungkinan mundur. "Bisa jadi (mundur). Kita akan duduk lagi setelah putusan ini kemudian kita akan putuskan apakah kemudian tahapan ini berubah atau tidak. Tetapi sepertinya akan berubah dan kita akan konsultasikan lagi kepada DPR," jelasnya.