Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pansus RUU Pemilu rahasiakan dapil yang mau ditambah kursinya di DPR

Pansus RUU Pemilu rahasiakan dapil yang mau ditambah kursinya di DPR Rapat Paripurna DPR bahas RUU Pilkada. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin jumlah kursi anggota dewan ditambah. Saat ini, wacana tersebut masih dalam pembahasan di Pansus RUU Pemilu bersama pemerintah.

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria mengatakan, dari riset yang dilakukan oleh tim Kemendagri, setidaknya ada 19 penambahan kursi anggota DPR RI. Hal ini merujuk pada semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, sementara sudah 15 tahun jumlah anggota DPR tidak ditambah.

"Ada hitungannya (dapil mana yang akan ditambah), tapi belum bisa kita publish, kesepakatan dengan pemerintah penambahan ini masih didiskusikan," kata Riza saat dihubungi merdeka.com, Rabu (17/5).

Soal kritik yang akan terjadi dengan wacana ini, Riza menjamin bahwa kinerja DPR akan lebih baik lagi. Sebab selama ini, satu anggota DPR diyakini terlalu mewakili banyak konstituen di dapil. Misalnya, Kepulauan Riau, dia menghitung, satu anggota DPR harus mewakili 700 ribu penduduk.

"Semua fraksi sudah setuju, tinggal pemerintah pertimbangannya memberatkan APBN atau tidak," kata Riza.

Dia juga yakin bahwa penambahan kursi ini tidak akan memberatkan APBN. Sebab, dia memperkirakan, satu anggota DPR per tahun hanya butuh dana Rp 1 miliar. Sehingga penambahan anggaran diyakini tidak signifikan.

"Satu orang setahun itu paling Rp 1 miliar," kata Politikus Gerindra ini.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Baca Selengkapnya
UU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali
UU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali

Aturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Baca Selengkapnya