Pansus RUU Pemilu rahasiakan dapil yang mau ditambah kursinya di DPR
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin jumlah kursi anggota dewan ditambah. Saat ini, wacana tersebut masih dalam pembahasan di Pansus RUU Pemilu bersama pemerintah.
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria mengatakan, dari riset yang dilakukan oleh tim Kemendagri, setidaknya ada 19 penambahan kursi anggota DPR RI. Hal ini merujuk pada semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, sementara sudah 15 tahun jumlah anggota DPR tidak ditambah.
"Ada hitungannya (dapil mana yang akan ditambah), tapi belum bisa kita publish, kesepakatan dengan pemerintah penambahan ini masih didiskusikan," kata Riza saat dihubungi merdeka.com, Rabu (17/5).
Soal kritik yang akan terjadi dengan wacana ini, Riza menjamin bahwa kinerja DPR akan lebih baik lagi. Sebab selama ini, satu anggota DPR diyakini terlalu mewakili banyak konstituen di dapil. Misalnya, Kepulauan Riau, dia menghitung, satu anggota DPR harus mewakili 700 ribu penduduk.
"Semua fraksi sudah setuju, tinggal pemerintah pertimbangannya memberatkan APBN atau tidak," kata Riza.
Dia juga yakin bahwa penambahan kursi ini tidak akan memberatkan APBN. Sebab, dia memperkirakan, satu anggota DPR per tahun hanya butuh dana Rp 1 miliar. Sehingga penambahan anggaran diyakini tidak signifikan.
"Satu orang setahun itu paling Rp 1 miliar," kata Politikus Gerindra ini.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaDiduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Baca SelengkapnyaAturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaHanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Baca Selengkapnya