Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PAN Jatim Sebut Tak Ada Tekanan DPP untuk Dukung Zulkifli Hasan

PAN Jatim Sebut Tak Ada Tekanan DPP untuk Dukung Zulkifli Hasan Zulkifli Hasan Jenguk Wiranto. ©2019 Merdeka.com/Nur Habibie

Merdeka.com - Ketua DPW PAN Jawa Timur Masfuk mengaku tidak pernah mendengar isu tekanan DPP kepada pengurus DPW dan DPD untuk mendukung Zulkifli Hasan sebagai ketua umum kembali. Dia memastikan, tidak ada tekanan kepada DPW Jatim dan para pengurus DPD di Jatim.

"Enggak ada tekan tekan. Iya enggak ada kalau di sini ya, saya enggak tahu di tempat lain," katanya saat dihubungi, Kamis (5/12).

Ditanya soal 28 DPW memberikan mandat kepada Zulkifli Hasan, Masfuk pun mengaku tidak tahu menahu. Dia bilang proses menuju Kongres masih jauh.

"Enggak tahu juga saya. Itu nanti kan belum ada apa-apa wong Raker aja masih belum," ujarnya.

Dia mengatakan, pemilihan ketua umum PAN biasanya bakal diselesaikan dengan baik.

"Saya yakin nanti itu diselesaikan dengan baik, kebiasaan yang arif dan bijaksana," jelasnya.

Soal arah dukungan DPW Jatim pun Masfuk bungkam. Dia mengaku tidak bisa menyampaikan kepada publik.

"Makanya ga bisa saya sampaikan ke orang," tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Waketum Yandri: Seluruh DPW dan DPD Minta Zulkifli Hasan Kembali Pimpin PAN
Waketum Yandri: Seluruh DPW dan DPD Minta Zulkifli Hasan Kembali Pimpin PAN

Seluruh kader memandang sosok Zulhas merupakan pekerja keras dan konsisten dalam memperjuangkan kebaikan serta merangkul semua pihak.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan
Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca Selengkapnya
FOTO: Sidang Pelanggaran Kode Etik KPU Terkait Penerimaan Gibran Jadi Cawapres Digelar DKPP, Beginilah Suasananya yang Dihadiri Saksi Ahli
FOTO: Sidang Pelanggaran Kode Etik KPU Terkait Penerimaan Gibran Jadi Cawapres Digelar DKPP, Beginilah Suasananya yang Dihadiri Saksi Ahli

Sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR
Hasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR

Hasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket

Baca Selengkapnya
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,

Baca Selengkapnya
Bicara Jatah Menteri, Zulkifli Hasan Klaim Suka Duka PAN dan Prabowo Panjang
Bicara Jatah Menteri, Zulkifli Hasan Klaim Suka Duka PAN dan Prabowo Panjang

Zulkifli Hasan menyerahkan sepenuhnya terkait jatah menteri kepada presiden terpilih capres Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya