PAN Bela Jokowi Disamakan JK Semakin Mirip Pemerintahan Soeharto: Tak Ada Ditangkap dan Diculik

Tidak ada hal yang dikhawatirkan dari omongan JK.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disamakan Wakil Presiden RI ke-10 Jusuf Kalla (JK) kepemimpinannya seperti Presiden Seoharto. Menurut Yandri, tidak ada hal yang dikhawatirkan dari omongan JK. Yandri mempertanyakan ukuran digunakan Jusuf Kalla menyebut kepemimpinan Presiden Joko Widodo sama dengan Presiden Soeharto. "Saya belum tahu apa ukurannya pak JK, tapi menurut saya sekarang demokrasi kita landai-landai saja tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan ya kan," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/8).

Tidak Ada Penangkapan Tokoh dan Aktivis

Menurut Yandri, semua partai politik saat ini tidak ada yang dihalangi seperti era orde baru. Contoh dalam pendaftaran parpol ke KPU, pendaftaran pencalegan pencapresan tetap berjalan. Begitu juga tidak ada penangkapan tokoh dan aktivis.

"Fakta di lapangan tidak mengarah kepada pembredelan demokrasi seperti dalam pembubaran partai politik, menangkap aktivis partai politik, menghalangi kegiatan partai politik itu saya kira belum mengatakan keterancaman demokrasi. Dan itu belum ada yang terjadi sama Pak Jokowi. Penangkapan pembredelan pembubaran partai politik belum ada, belum ada satupun atau dilarang orang nyaleg dan nyapres belum ada."

kata Yandri yang juga wakil ketua MPR RI.

Omongan Lengkap JK Sebut Pemerintahan Jokowi Dianggap Semakin Mirip Era Soeharto

Wakil Presiden ke-10, Jusuf Kalla (JK) menilai gaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini kian mirip dengan era kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto. Gaya yang dimaksud JK itu terkait pelaksanaan sistem demokrasi. "Waktu zaman Pak Harto demokrasi juga berjalan baik awalnya, semua pemerintahan itu demokratis kira-kira 10 tahun. Soeharto itu 10 tahun masih baik, dalam artian demokrasi, setelah itu lebih otoriter," kata JK di kompleks Parlemen, Senin (31/7).

JK lantas membandingkan dengan kondisi pemerintahan saat ini.

"Sekarang juga begitu kelihatannya setelah 10 tahun, ah muncullah, mulai macam-macam, berbagai masalah," kata JK.

Oleh sebab itu, agar menjaga demokrasi tetap berada dalam jalurnya, menurut JK, Undang-Undang Dasar (UUD) mengatur batasan kepemimpinan seorang presiden dan wakil presiden selama dua periode. Selain itu, JK yang juga Wapres ke-12 ini juga menyinggung masa kekuasaan presiden pertama Soekarno hingga sampai tahun 1950. Kemudian, setelah itu baru terbentuk pemerintahan parlementer yang mana setiap saat pemerintah tergantung pada parlemen.