Pakar Unsoed: Ketimpangan Sosial Pemicu Utama Demo, Pemerintah Wajib Serius Tangani!

Prof. Slamet Rosyadi, pakar kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, menyuarakan desakan penting. Ia meminta pemerintah untuk lebih serius dalam menangani isu ketimpangan sosial yang kini menjadi pemicu utama gelombang demonstrasi.

Pernyataan ini disampaikan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada hari Sabtu (30/8). Menurutnya, fenomena unjuk rasa yang meluas di berbagai daerah merupakan cerminan dari kegelisahan masyarakat.

Kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin melebar dinilai sebagai akar masalah. Oleh karena itu, pemerintah harus segera bertindak untuk meredakan potensi konflik sosial yang lebih besar.

Prof. Slamet Rosyadi menyoroti perilaku anggota DPR RI yang dianggap berlebihan, terutama terkait kenaikan gaji dan pajak yang ditanggung negara. Hal ini dinilai kontradiktif dengan kondisi masyarakat yang merasakan beban pajak tanpa manfaat signifikan.

Masyarakat merasa manfaat pajak lebih banyak dinikmati oleh pejabat, memperlebar jurang ketimpangan sosial. Situasi ini memicu rasa tidak adil dan frustrasi di kalangan publik.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus mempersempit kesenjangan sosial ekonomi. Mekanisme subsidi atau program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat menjadi solusi krusial.

Selain penanganan akar masalah, Prof. Slamet juga menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dan aparat keamanan. Mereka diminta lebih bijak dalam menghadapi aksi unjuk rasa di lapangan.

Insiden yang menimbulkan korban jiwa dapat memicu kemarahan publik yang lebih parah dan tidak terkendali. Aparat penegak ketertiban harus menghindari blunder yang bisa memperkeruh suasana.

Tindakan tidak sesuai prosedur di lapangan bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Contohnya adalah unjuk rasa di Jakarta yang menimbulkan korban jiwa, membuat situasi semakin kompleks dan memicu eskalasi.

Jika gelombang unjuk rasa melibatkan lebih banyak pihak, eskalasi akan semakin tidak terkendali. Pemerintah harus fokus mengendalikan situasi agar tidak menimbulkan korban jiwa lebih lanjut.

Sumber: AntaraNews