Megawati Dituding Gelisah Sebut Penguasa Mirip Orba, FX Rudy Ungkit Tiket Capres Jokowi Sejak 2014

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo membela Megawati Soekarnoputri

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo membela Megawati Soekarnoputri usai menyebut penguasa hari ini seperti zaman orde baru. Ucapan Megawati itu dibalas TPN Prabowo-Gibran sebagai kegelisahan karena gagal menjadikan Jokowi petugas partai. 

"Bukan kegelisahan. Bu Mega itu kan pengalaman mulai kecil sampai dengan hari ini belum sejahtera lahir batin loh. Saya ini sebagai kader PDI perjuangan hanya kepingin menyejahterakan batinnya ibu saja belum kesampaian," 

kata dia saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (29/11)

merdeka.com

FX Rudy kemudian mengungkit kembali sikap Megawati Soekarnoputri memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk maju dalam Pilpers 2014 dan 2019.

Padahal, Megawati bisa saja mendaftarkan diri sendiri sebagai capres.

"2014 punya kesempatan dia maju sendiri diberikan ke Pak Joko Widodo, 2019 sama diberikan kepada Pak Joko Widodo," ujar dia.

Menurut dia, rakyat sebetulnya bisa menilai sendiri. Apalagi, sekarang banyak opini negatif mengenai politik dinasti dan keluarga Jokowi.

FX Rudy mengutip kembali pernyataan Joko Widodo soal 'setelah saya nanti pak Prabowo'. Menurut dia, ada maksud di balik ucapan itu.

"Itu loh sebetulnya yang enggak bener, karena kita itu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang namanya pemilihan umum kalau sudah ngomong seperti itu namanya penguasa kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi itu yang mesti dipahami oleh masyarakat Indonesia," ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris TKN Nusron Wahid mengomentari pernyataan Megawati soal penguasa saat ini bertindak seperti Orde Baru. Dia menilai ucapan Megawati sebagai kegelisahan partai pengusung yang gagal menjadikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai petugas partai politik.

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statemen kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Tetapi Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," 

ujar Sekretaris TKN Nusron Wahid di Media Center Prabowo-Gibran