Mantan Panglima GAM Menolak Jika Ditawari Jabatan Wakil Gubernur Aceh

Sabtu, 18 Mei 2019 20:04 Reporter : Wisnoe Moerti
Mantan Panglima GAM Menolak Jika Ditawari Jabatan Wakil Gubernur Aceh Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf. ©2016 merdeka.com/afif

Merdeka.com - Ketua Umum DPP Partai Aceh yang juga mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf menolak posisi jabatan sebagai Wakil Gubernur Aceh untuk mendampingi Nova Iriansyah menjalankan roda Pemerintah Provinsi Aceh.

"Biarlah orang lain dulu, saya menolak (wakil gubernur Aceh)," kata Muzakkir Manaf, usai menghadiri kegiatan Musabaqah Tunas Ramadhan Ke-XVIII, di Alun-alun Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Seperti dilansir Antara, Sabtu (18/5).

Pria yang akrab disapa Mualem ini mempersilakan orang lain yang menginginkan jabatan menjadi orang nomor dua di provinsi paling barat Indonesia ini. Dia menolak bila diusung menjadi wakil gubernur Aceh pada sisa akhir masa jabatan berpasangan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah hingga tahun 2022.

Polemik seputar sosok yang bakal mengisi kursi orang nomor dua Aceh terus mencuat ke permukaan setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai Plt Gubernur Aceh pada 9 Juli 2018.

Mendagri Tjahjo melantik Nova menggantikan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018.

"Kalau saya menolak, tapi kalau orang lain (kandidat yang dicalonkan) itu terserah," ucapnya.

Mualem mengaku, secara politik tetap menolak jabatan di Pemerintah Aceh. Dirinya tidak mau ikut campur dalam polemik kekosongan jabatan wakil gubernur Aceh saat ini.

Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin, 8 April 2019.

Dalam putusan ini, majelis hakim juga menambah denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan, karena terbukti menerima suap sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari DOKA dan gratifikasi sejumlah Rp8,717 miliar.

Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meminta Irwandi Yusuf divonis 10 tahun penjara, dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan penjara.

Atas putusan hukum tersebut, Irwandi Yusuf kemudian mengajukan banding atas putusan majelis hakim Tipikor Jakarta. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini