Merdeka.com - Mahfud MD mengungkapkan, tidak ada satupun gelaran pemilihan kepala daerah yang berjalan tanpa adanya kecurangan. Walaupun dia mengakui, tidak semua kecurangan itu sifatnya signifikan.

"Dalam ingatan saya, tidak ada satu pilkada pun yang tidak ada curangnya. Tidak ada. Cuma kadang kala kecurangan itu tidak signifikan," ungkap Mahfud, saat diskusi di Gedung Gramedia Matraman, Jakarta Timur, Selasa (3/4).

Begitu juga dalam pemilihan umum (pemilu), seperti pemilu presiden maupun pemilu legislatif, kata dia, semua berjalan dengan adanya bentuk kecurangan.

"Kalau membuktikan itu bersih, itu enggak akan pernah selesai. Termasuk pemilu, pemilu presiden, pemilu legislatif semua itu penuh kecurangan," kata Mahfud.

Mahfud merasa membeberkan adanya kecurangan dalam pilkada bukan tanpa bukti. Ia berbicara dalam kapasitas sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang pernah mengurus perihal gugatan Pilkada pada masanya. Kecurangan itu disebutnya, berupa pemalsuan dokumen, politik uang hingga pengadangan masyarakat yang akan memilih ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Orang mau memilih, lalu kartu nya diminta, lalu orangnya disuruh pulang. Itu terbukti semua di pengadilan dan mengaku. Itu banyak sekali terjadi. Itu kalau berdasarkan pengalaman saya," sebutnya.

Karena itu, Mahfud menilai pelaksanaan pilkada seharusnya tidak lagi secara langsung dipilih oleh masyarakat, namun dikembalikan ke tangan DPRD, guna meminimalisir persoalan demi persoalan yang ditimbulkan.

"Sehingga saya pada 2012 sudah pernah diskusi dengan Pak SBY, Joko Suyanto, Gamawan Fauzi, kesimpulannya itu Pilkada itu harus dikembalikan ke DPRD," pungkasnya.

Reporter: Yunizafira Putri

Sumber: Liputan6.com