Komisi VII DPR RI Minta Kajian Mendalam Rencana Pusat Keuangan KEK Kura Kura Bali

DPR RI menyoroti rencana pembentukan Pusat Keuangan KEK Kura Kura Bali, mendesak kajian komprehensif untuk memastikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta tidak menggeser fokus pengembangan.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Komisi VII DPR RI Minta Kajian Mendalam Rencana Pusat Keuangan KEK Kura Kura Bali
DPR RI menyoroti rencana pembentukan Pusat Keuangan KEK Kura Kura Bali, mendesak kajian komprehensif untuk memastikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta tidak menggeser fokus pengembangan. (AntaraNews)

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyuarakan pentingnya kajian mendalam terkait rencana pemerintah pusat menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali sebagai pusat keuangan khusus atau International Financial Centre. Permintaan ini disampaikan dalam kunjungan kerja reses mereka di Denpasar, Senin. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menekankan bahwa setiap program harus mengedepankan kepentingan sosial masyarakat Bali.

Evita Nursanty juga menyoroti potensi pergeseran fokus pembangunan di KEK Kura Kura Bali. Sebelumnya, kawasan di Pulau Serangan ini digadang-gadang sebagai pusat ekonomi kreatif dan pendidikan. Masuknya pusat keuangan khusus dikhawatirkan akan mengubah arah pengembangan yang telah direncanakan.

Kekhawatiran ini muncul mengingat Bali memiliki ciri khas pengembangan yang unik, tidak bisa disamakan dengan pusat keuangan global seperti Dubai International Financial Centre. DPR RI berharap agar program ini tidak merusak ekosistem pariwisata yang sudah ada dan benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Urgensi Kajian Komprehensif untuk KEK Kura Kura Bali

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan perlunya kajian mendalam mengenai skema, teknis, hingga manfaat dari rencana pembentukan pusat keuangan khusus di KEK Kura Kura Bali. Menurutnya, PT BTID selaku pengelola kawasan harus lebih dulu menegaskan fokus pembangunan utama di wilayah tersebut. Perubahan besar dalam visi kawasan memerlukan analisis dampak yang cermat dan terukur.

Evita menambahkan bahwa saat ini prioritas utama bukanlah menjadikan Bali sebagai International Financial Centre. Sebaliknya, fokus harus tetap pada pengembangan daerah wisata dan peningkatan jumlah wisatawan ke Bali. Masalah infrastruktur pariwisata, tata ruang, dan berbagai pembenahan lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Kajian ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap langkah pengembangan di KEK Kura Kura Bali benar-benar menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal. Tanpa kajian yang matang, rencana ini dinilai masih "mentah" dan belum memiliki kejelasan arah yang pasti.

Belum Adanya Informasi Resmi dan Kekhawatiran Pemerintah Daerah

Ketua rombongan Komisi VII DPR RI menyampaikan bahwa selain belum adanya kajian, informasi resmi dari pemerintah pusat mengenai rencana Pusat Keuangan KEK Kura Kura Bali juga belum sampai ke pihak terkait. Meskipun demikian, narasi pembentukan International Financial Centre sudah ramai tersiar di publik. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di tingkat daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra, juga mengungkapkan bahwa pihaknya masih meraba-raba terkait rencana ini. Sebelumnya, wacana yang sering disebutkan untuk Bali adalah pembentukan "family office", bukan secara spesifik International Financial Centre. Dewa Indra mempertanyakan apakah kedua konsep tersebut identik atau berbeda.

Pemerintah Provinsi Bali, pada prinsipnya, akan mendukung investasi yang memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal baik berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, jika kehadiran pusat keuangan hanya menguntungkan sebagian pihak tanpa manfaat bagi Bali, maka hal tersebut dianggap tidak perlu.

Dukungan Investasi Berbasis Manfaat Lokal

DPR RI menyatakan tidak anti terhadap investasi dan akan mendukung program pemerintah selama tidak merusak ekosistem pariwisata yang sudah ada di Bali. Dukungan ini berlandaskan pada harapan agar investasi yang masuk dapat selaras dengan karakteristik dan potensi unik Pulau Dewata. Pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta budaya menjadi perhatian utama.

Pemprov Bali menegaskan bahwa dukungan akan diberikan jika investasi diarahkan pada bidang-bidang industri hijau atau pariwisata budaya. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Bali yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Investasi yang hanya berpusat pada keuntungan finansial tanpa memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal akan dipertanyakan relevansinya.

Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai skema investasi dan bagaimana KEK Kura Kura Bali dapat mengembangkan daerah wisata sekaligus menambah jumlah wisatawan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa setiap pembangunan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Bali secara keseluruhan.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi