Kiai kampung di Jatim dukung Jokowi, usul cari cawapres tak ambisius kekuasaan
Merdeka.com - Kiai kampung Nahdlatul Ulama (NU) sewilayah Jawa Timur, mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang. Dukungan tersebut dituangkan dalam pernyataan sikap para kiai se-Jatim dan Madura, di Pondok Pesantren Darut Taqwa, Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jatim, Rabu (8/8).
Ada 7 pernyataan sikap kiai kampung yang dibacakan KH Abdul Tawab, pengasuh Pondok Pesantren Darus Sa'adah, Sukolilo, Surabaya. Di antaranya Nahdlatul Ulama secara institusional bukan partai politik, semua struktural NU tidak boleh menjadi corong partai politik dalam meraih kepentingan kelompok.
Warga NU merupakan bagian tak terpisahkan bangsa Indonesia siap menjaga kehormatan Pimpinan Bangsa terutama Presiden Joko Widodo. Termasuk memberikan kebebasan Presiden Jokowi untuk memilih calon wakil presiden yang memiliki integritas dan moralitas tinggi pada Pilpres 2019 mendatang. Serta mengajak seluruh warga NU mengembangkan demokrasi yang beradab, selalu mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
KH Abdul Tawab, mengatakan kiai kampung se-Jatim juga menyarankan agak Jokowi memilih calon wakil presiden yang orangnya tidak ambisius, rekam jejaknya bersih dan tidak punya beban masalah.
"Kita mendukung pak Jokowi mencalonkan kembali. Namun untuk memilih wakilnya, kita menyarankan untuk memilih orang yang tidak ambisius kekuasan, rekam jejaknya bersih dan tidak mempunyai beban masalah," kata Abdul Tawab, Rabu (8/8).
Terkait keterlibatan NU dalam pilpres nanti, kiai sepuh ini menekankan, warga NU tidak terlibat politik praktis dan mengecam orang-orang yang memanfaatkan organisasi NU dalam politik praktis untuk mencari kekuasaan.
"NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. NU adalah politik kebangsaan bukan politik kekuasaan. Warga NU tidak akan simpatik pada calon yang menjadikan NU sebagai kuda tunggangan politik untuk mencapai kekuasaan," jelas Abdul Tawab.
Menjelang Pilpres 2019, kiai kampung akan terus memantau perkembangan politik dan terus melakukan sosialisasi supaya warga NU tidak salah memilih calon yang dapat merugikan organisasi.
"Kewajiban kiai kampung adalah mensosialisasikan kepada masyarakat kampung supaya tetap mematuhi keputusan Muktamar dan tata, patuh pada pemerintahan yang telah sah dan dipilih. Karena menyalahi kesepakatan haram hukumnya," ucapnya.
Dalam pernyataan sikap yang digelar di Pondok Pesantren Darut Taqwa, Desa Wates Negoro, Ngoro, Mojokerto, dihadiri 21 kiai dari berbagai daerah di Jawa Timur. Di antaranya dari Surabaya, Madura, Mojokerto, Jombang, Lamongan, Gresik, Tuban dan Jember.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaKampanye di Boyolali, Kaesang: Pilih Pemimpin Balik Lagi ke Hati Nurani
Kaesang mengajak warga Boyolali memilih calon pemimpin masa depan bangsa dengan hati nurani.
Baca SelengkapnyaPSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?
PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cerita Jokowi Diperintah Mensesneg Hadiri Konsolidasi Nasional KPU: Mestinya Saya Bisa Tidur, Libur
Dalam arahannya, Jokowi meminta KPU pusat sampai daerah harus siap menjalankan pemilu yang jujur, adil dan dipercaya oleh rakyat
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Ngaku Sering Diajak Kaesang Keliling Daerah
Kemudian, Jokowi bicara mengenai ketentuan Undang-undang Pemilu yang lagi ramai baru baru ini.
Baca Selengkapnya