KH Maimun sebut Allah akan menentukan jalan keluar konflik PPP

Merdeka.com - Kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz menolak mentah-mentah ajakan islah yang diajukan kubu muktamar Surabaya yang Romahurmuziy (Romi). Ajakan itu dianggap hanya sebagai siasat belaka.

Ketua Majelis Syariah PPP Kiai Haji Maimun Zubair melihat masih ada harapan tercapainya islah dalam tubuh partai berlambang Kabah meski saat ini perseteruan kubu Djan Faridz dan Romi semakin memanas.

"Pasti mau diajak islah (kubu Djan Faridz). Jangan diandai-andai tidak mau seperti itu," kata Maimun di Jombang, Sabtu.

Pelbagai upaya sudah dilakukan untuk menyatukan kedua kubu, namun belum ada tanda-tanda islah segera tercapai. Maimun yakin konflik ini akan segera selesai dengan campur tangan Allah.

"Nanti Allah yang menentukan. Saat ini masih 'remeng-remeng' (belum jelas)," katanya.

Disinggung soal tokoh yang bisa menyatukan PPP, Maimun melihat banyak kader PPP yang bisa melakukannya. Dia tidak menyebut apakah Djan Faridz atau Romi. "Saya tidak ada gambaran. Pokoknya yang bisa mempertemukan. Di PPP itu juga banyak," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin sowan ke Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (9/1). Kedatangan Lukman untuk membahas kisruh di internal partai termasuk soal penyelenggaraan muktamar dan islah PPP.

"Soal siapa yang menyelenggarakan muktamar islah ini belum ditentukan. Inilah kenapa kami temui majelis syariah yang terpilih dalam Muktamar Bandung KH Maimun Zubair," kata Lukman seperti dilansir Antara.

Lukman menuturkan, pengurus hasil Muktamar Bandung yang saat itu meloloskan Suryadharma Ali sebagai Ketum PPP hanya akan mengantar sampai islah saja. Islah merupakan satu-satunya cara menyatukan dualisme kepengurusan di tubuh PPP.

"Namun ini harus disepakati bersama siapa yang punya kewenangan menyelenggarakan muktamar islah ini. Itulah kenapa tidak ada tafsir lain kecuali dari muktamar Bandung karena Muktamar Jakarta dan Surabaya itu tidak diakui pemerintah," kata dia.