Jusuf Kalla: Jangan Harap Jadi Ketua Golkar Kalau Tidak Punya Modal Rp600 Miliar

"Hampir semua partai begitu. Terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem. Ttaepi partai yang sudah go public artinya pemilihannya itu butuh biaya besar," ujarnya. "Kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang wah. Jadi itulah, daripada partai-partai yang khususnya partai-partai yang pendirinya sudah tidak," sambungnya.

JK juga menilai tidak ada yang perlu dievaluasi dari sosok Airlangga. Sebab dengan waktu yang tersisa, hal itu sudah terbilang telat. "Mau evaluasi apa lagi? karena Airlangga? Golkarnya sendiri agak telat sebenarnya mencari," ujar JK. JK menilai, Golkar terlalu mengikuti petunjuk dari pemerintah hingga harus menunggu restu demi menetapkan teman koalisi. Wakil presiden ke-10 dan ke-12 ini bahkan menegaskan Golkar saat ini tidak berani berdiri sendiri.

"Sangat tergantung ke penguasa untuk menentukan koalisinya dan tidak berani Golkar itu berdiri sendiri untuk menentukan," nilai JK. JK kemudian mewanti, jika Golkar tidak berbenah diri maka akan partai berlambang Beringin tersebut bisa semakin tidak demokratis. Padahal seyogyanya, JK meyakini sebagai partai besar, Golkar seharusnya bisa lebih memaksimalkan peran. "Ini secara demokratis berbahaya kalau begini, partai sendiri tidak mandiri seperti itu," ungkap JK.

Meski begitu, JK tidak setuju bila dalam keadaan seperti sekarang Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub dilakukan oleh Partai Golkar. Justru JK mendorong agar para kader partai bisa semakin solid bersatu tanpa harus menggelar Munaslub. "Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar. Bersatulah dalam situasi yang krisis ini artinya waktu yang lebih singkat. Bagaimana bisa menang Kalau pecah gitu? kan ya harus bersatu," JK menutup.