kepala negara harusnya netral terutama dalam
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Sugeng Suparwoto menanggapi soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kepala negara boleh berkampanye dan memihak salah satu paslon di pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Menurut dia, pernyataan Jokowi tersebut misleading atau menyesatkan. Sugeng berujar, kepala negara harusnya netral terutama dalam kontestasi lima tahunan.
kata Sugeng kepada wartawan di Purwokerto, dikutip Kamis (25/1).
Mulai dari tingkat paling bawah hingga presiden sebagai kepala negara.
"Aparatur negara atau ASN juga netral, presiden harus netral, gubernur harus netral bahkan kades harus neteral," kata dia.
Lebih lanjut, Sugeng mengaku bingung ihwal batas seorang kepala negara boleh kampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara yang disinggung Jokowi. Pasalnya, kata Sugeng tak ada ukuran tegas terkait batas-batas itu.
"Itulah lantas kalau dikatakan yang penting tidak gunalan fasilitas negara, gimana mengukur seorang presiden tidak pakai fasilitaa negara," ucap Sugeng.
Sugeng menyoroti ihwal kunjungan kerja (kunker) Jokowi ke Jawa Tengah (Jateng) belum lama ini. Dia menilai, kunker tersebut tak biasa bahkan sudah selayaknya kampanye.
"Inilah yang kita prihatinkan bahwa proses politik di pilpres khususnya di 2024 tampaknya dalam tidak sebagaimana yang kita idealkan," ujar dia.
Dia berharap, seluruh aparatur negara terutama presiden sadar dengan segala bentuk pelanggaran konstitusi, etik, serta moral dalam segala proses politik yang tengah berjalan.
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca Selengkapnya
Reaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi juga menyinggung soal netralitas ini untuk BIN.
Baca Selengkapnya
Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca Selengkapnya
Bukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan.
Baca Selengkapnya
Terlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi