Isu Lahan Memanas, Kubu Jokowi dan Prabowo Saling Tuding

Merdeka.com - Sejak Capres Joko Widodo (Jokowi) meniupkan kabar kepemilikan lahan Capres Prabowo Subianto, isu itu terus menggelinding. Apalagi menjelang Pilpres 2019.

"Saya tahu Pak Prabowo punya lahan luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare, dan 120.000 hektare di Aceh Tengah. Ingat, pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," kata Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi.

Setelah pernyataan Jokowi, dua kubu saling tuding. Isu lahan Prabowo Subianto ini jadi memanas. Berikut ulasannya:

Prabowo Ambil Tanah dari BPPN

Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo protes atas pernyataan Jokowi. Menurutnya, lahan yang dimiliki Prabowo bukanlah milik pribadi, melainkan perusahaan. Lahan itu juga dibeli Prabowo melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Yang mengenai tanah seolah-olah milik Pak Prabowo ratusan ribu hektare di Kalimantan Timur dan di Aceh, itu milik perusahaan dan bukan milik pribadi Pak Prabowo. Dan waktu itu, tahun 2004, Pak Prabowo ambil alih (tanah) dari BPPN," kata Hashim.

Hashim menjelaskan bahwa tindakan Prabowo ini justru menolong negara. "Itu BPPN adalah badan negara yang mengelola utang piutang orang lain yang kredit macet. Sesungguhnya Pak Prabowo menolong negara. Jelas Pak Prabowo menolong negara dengan ambil alih aset-aset bermasalah," kata Hashim.

Hasto: Sosok seperti Prabowo Tanahnya Begitu Luas

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan Jokowi terkait kepemilikan lahan ratusan hektare Prabowo mematahkan narasi kampanye tanah dikuasai elite. Karena di balik jargon tersebut, Prabowo ternyata memiliki tanah begitu luas."Sebab sosok seperti Prabowo dengan tanahnya yang begitu luas, dan demikian halnya dengan Amien Rais dengan lahan-lahannya di Yogyakarta langsung mati kutu dan jargon kampanye tanah dikuasai elite pun menjadi tidak laku, dipatahkan oleh politik pertanahan kerakyatan Jokowi tersebut," ujar Hasto.Hasto menyebut politik pertanahan yang baik adalah pemimpin yang menempatkan kepentingan rakyat. Pembagian lahan besar-besaran kepada elite tidak dilakukan."Pemimpin yang memahami hakikat tanah untuk rakyat, dipastikan tidak akan mengambil kebijakan bagi-bagi lahan, atau pemberian izin besar-besaran atas penguasaan lahan kepada elite sebagaimana terjadi di pemerintahan sebelumnya," kata Hasto.

Tak Akan Diambil Jika Terbukti Produktif

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pemerintah tak akan mengambil lahan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, apabila lahan itu masih produktif dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat. Prabowo memiliki ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan Aceh lewat skema Hak Guna Usaha (HGU)."Kemarin kan disampaikan bahwa lahan Pak Prabowo lahan yang produktif. Kalau lahan itu digunakan tak akan ditarik oleh negara," kata Moeldoko.Moeldoko mengatakan pemerintah hanya akan menarik konsesi terhadap perusahaan atau perorangan yang tak mampu mengelola lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga sudah mengambil lahan-lahan yang tidak digunakan atau idle agar dapat dimanfaatkan untuk masyarakat."HGU-HGU yang terlantar, yang selama ini tidak digunakan, itu yang ditarik," ucapnya.

Priyo: Bentuk Nyata Serangan Agresif Jokowi

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga Priyo Budi Santoso menilai pidato Jokowi soal pemilik konsesi lahan merupakan serangan untuk Prabowo. Menurutnya, isu tersebut memang sengaja diulang-ulang oleh kubu Jokowi."Tudingan tentang kepemilikan lahan di bagian utama pidato tersebut lagi-lagi adalah bentuk nyata serangan agresif Jokowi kepada Prabowo," kata Priyo.Tudingan Jokowi itu sejatinya sah saja dalam Pilpres. Namun, dia menyindir banyak capaian pemerintahan Jokowi yang disampaikan ke publik ternyata tak sesuai fakta. Sehingga banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) membantah data-data yang dibuka oleh pemerintah."Tapi harus dicatat data-data keberhasilan pemerintahannya kemarin dinilai banyak pihak tidak akurat, tidak jujur dan overclaim. Penilaian dan bantahan ini datang silih berganti dari lembaga-lembaga kredibel seperti Walhi, Green Peace, KPA, Tempo, Narasi dan lain-lain," ujar Priyo.