Istilah tahun politik menakutkan, Kapolri usul jadi pesta Demokrasi

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengusulkan istilah tahun politik diganti dengan sebutan pesta Demokrasi. Alasannya untuk memberikan ketenangan serta kenyamanan sejumlah pihak, terutama pengusaha dan investor.

"Istilah tahun politik sepertinya bisa memberikan rasa menakutkan bagi pengusaha, padahal saya yakin pelaksanaan Pilkada serentak akan berjalan baik," kata Tito saat Dialog Nasional ke-8 Indonesia Maju di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu (11/3).

Turut hadir dalam dialog itu Menhub Budi Karya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.

Menurut Kapolri, penyelenggaraan Pilkada yang akan dilaksanakan tahun ini tidak seharusnya ditakutkan oleh pengusaha dan investor. Karena situasi keamanan dijamin kondusif. Polisi telah memetakan kondisi keamanan di seluruh daerah. Kapolri juga telah memerintahkan kapolda dan kapolres terus memantau dengan jaringan intelijen yang dimiliki.

"Kalau tidak menjalankan perintah, saya tidak segan akan mencopot yang tak mampu mencegah kerusuhan," kata Tito.

Tito menerangkan potensi konflik saat pilkada serentak 2018 akan sangat kecil. Tidak seperti di Pilkada DKI Jakarta. Isu sensitif seperti isu SARA, juga diyakini sangat kecil peluangnya. Karena itu, mantan Kapolda Metro Jaya ini optimis penyelenggaraan pilkada serentak akan berjalan dengan lancar. Sebanyak 171 pilkada di daerah, kata Tito akan berjalan dengan lancar dan berlangsung cair.

"Akan berjalan lancar. Gak ada potensi seperti di Jakarta (Pilgub). 171 pilkada kita nilai cair. Sebab banyak partai yang crossing (partai oposisi dan partai pro pemerintahan)," terang Tito.

Menurutnya, stabilitas politik dan keamanan memang menjadi faktor penting dalam meningkatkan perekonomian nasional, tapi kepolisian menjamin faktor itu agar target pertumbuhan ekonomi tercapai.

Hal lain yang perlu diperhatikan juga, kata Tito, adalah jangan sampai suatu pemerintahan jatuh secara inkonstitusional atau selesai sebelum waktunya.

"Kalau itu terjadi maka hal itu juga bisa mengganggu stabilitas politik dan keamanan yang pada akhirnya perekonomian tak bisa tumbuh baik," katanya.