Hanura absen soal nota protes pencekalan Setnov buat Presiden Jokowi

Merdeka.com - Partai Hanura tidak memberikan pendapat terkait surat protes atas pencekalan pergi keluar negeri Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dikirimkan DPR ke Presiden Joko Widodo. Mereka hanya menghormati keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR menyatakan protes terhadap pencekalan itu.

"Dalam hal ini kami tidak menyatakan pendapat terhadap nota protes tersebut (abstain)," kata Wasekjen Partai Hanura, Dadang Rusdiana saat dihubungi, Rabu (12/4)

Partai Hanura tidak hadir dalam rapat Bamus tadi malam. Dadang menyebut anggota Fraksi Partai Hanura tidak hadir lantaran tengah mengikuti kegiatan di tiap komisi di DPR. "Kita kan anggotanya hanya 16, pada saat yang sama ada kegiatan Panja dan pansus di Komisi dan AKD lainnya," terangnya.

Sebelumnya, dalam jumpa pers yang dilakukan Wakil Ketua DPR bidang kesejahteraan Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR bidang politik dan keamanan Fadli Zon, mengadakan rapat bersama Bamus guna membahas pencekalan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Terkait hal ini, mereka mengadakan rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus) dan pimpinan lainnya untuk menentukan sikap dari lembaga tinggi DPR.

"Sikap dari Bamus adalah sikap DPR yang kami akan mengirimkan surat kepada Presiden besok. Presiden sebagai atasan dari Kemenkum HAM memang juga diminta membatalkan pencekalan yang ada karena bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan undang-undang tentang keimigrasian" tegas Fahri.

Farhi mengatakan, semua fraksi yang ada di DPR sudah setuju dengan sikap yang akan diambil DPR tersebut termasuk juga kedua partai yang tidak hadir yaitu Hanura dan Demokrat. "Hasil rapat kami mengundang Bamus hampir semua hadir kecuali Hanura dan Demokrat paling tidak sikap Bamus sehingga bisa mewakili kami," ungkap Fahri. (mdk/ang)