Ganjar soal Sirekap Dianggap Gagal: Kita Butuh Pengakuan KPU untuk Minta Maaf

Ganjar Pranowo-Mahfud MD menolak aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap untuk menghitung hasil Pemilu 2024.

Sebab, menurut dia, sudah banyak menimbulkan kegaduhan tidak sinkronnya data perhitungan manual. Namun hingga kini, KPU tidak kunjung ada pernyataan maaf atas kontroversi Sirekap.

"Masa kayak gitu mau kita terima, yang kita butuhkan sebetulnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya 'ya kami salah' itu paling fair," ungkap Ganjar di kawasan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).

Salah satu contoh yang dikatakan Ganjar yakni sistem Sirekap di Singapura yang diakui pihak IT KPU ada masalah. Namun, KPU RI mengkalim tidak ada masalah.

"IT-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian kedua bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini," tegas dia.

Dari fenomena tersebut, dia menegaskan bakal terus mendorong hak angket di meja DPR RI yang tugas fungsinya juga sebagai pihak pengawas.

"Penggunaan hak pengawasan hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi gak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas lah," imbuh dia.

KPU merespons sikap dua pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menolak aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap untuk menghitung hasil Pemilu 2024.

Anggota KPU RI, Idham Holik mengatakan, Sirekap bukan penentu melainkan hanya alat bantu untuk memublikasikan hasil perolehan suara Pemilu 2024.

"Undang-Undang Pemilu telah tegas hasil resmi penghitungan suara itu berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang yang saat ini sedang berlangsung," ujar Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (22/2).

Idham menjelaskan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sudah mengatur secara tegas bahwa hasil penghitungan suara mengacu pada proses rekapitulasi manual berjenjang, mulai dari tingkat TPS hingga KPU RI.